Liputan6.com, Bali - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin semua pelayanan perizinan di Indonesia berjalan cepat. Tidak ada lagi alasan mengurus izin dalam waktu berbulan-bulan.
Namun, Jokowi masih menemukan kasus ini pada pengurusan surat kepemilikan lahan. Hal ini ditemukan saat Jokowi berbincang dengan notaris pada forum Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia.
Advertisement
Seorang notaris, Elizabeth diminta maju ke atas panggung. Jokowi bergaya bak seorang klien yang ingin mengurus surat tanah mulai dari Akta Jual Beli hingga mendapat sertifikat tanah.
"Saya beli tanah, urus AJB, sertifikat sekarang berapa hari? Dijawab saja apa adanya, tidak usah ada yang ditutup-tutupi buka semuanya," kata Jokowi di BNDCC, Bali, Jumat (8/9/2017).
Elizabeth menyampaikan seluruh proses dapat dilalui dalam waktu 1,5 bulan. Itu sudah termasuk pengurusan AJB, validasi pajak, hingga mendapat sertifikat.
Mendengar jawaban Elizabeth dan reaksi notaris lainnya, Jokowi ragu. Dia meminta Elizabeth untuk menjawab sesuai dengan apa yang dia alami.
"Saya cek lho ini. Saya ingin hal-hal yang benar karena ingin saya masukan," imbuh dia.
Meski begitu, jawaban notaris asal Bogor, Jawa Barat, itu tidak berubah. Jokowi kemudian menanyakan masalah yang ditemui sehingga pengurusan sertifikat lahan harus menunggu 1,5 bulan.
"Masalah di BPN (Badan Pertanahan Nasional)-nya pak," jawab Elizabeth.
Perintah Jokowi
Seketika, Jokowi mencari keberadaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofjan Djalil di barisan tamu. Rupanya, Sofjan tidak berada di ruangan tapi berada di lokasi acara lainnya.
"Enggak apa-apa kita ini memang harus buka-bukaan. Pak Menteri BPN ada enggak sih? Pak Menteri BPN ada di Bali tapi tidak di sini. Tadi sudah saya telepon," jelas Jokowi.
Seakan merespons keluhan para notaris, Jokowi meminta semua petugas Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia untuk bekerja lebih cepat. Terutama dalam melayani masyarakat.
"Saya juga titip agar Kanwil BPN di kabupaten kota, berilah pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat yang ada secepat-cepatnya," ujar Jokowi saat membagikan sertifikat tanah pada 3.500 warga di Kantor Pemkab Badung.
Semula, Menteri BPN beralasan lambannya pengurusan sertifikat karena juru ukur yang ada jumlahnya hanya 2.000 orang. Saat ini juru ukur sudah bertambah 4.500 orang.
"Jadi enggak ada lagi alasan mengukurnya lamban," Jokowi memungkas.
Advertisement
