KPK: Setnov Ajukan Praperadilan, Penyidikan E-KTP Jalan Terus

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak menghentikan penyidikan kasus megakorupsi proyek e-KTP yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka.

"Tidak ada satu pun ketentuan yang mengharuskan KPK untuk menghentikan penyidikan saat proses praperadilan berjalan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Setya Novanto diketahui melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Setya Novanto tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah itu.

Febri menegaskan, tak ada landasan hukum yang membuat KPK berhenti melakukan penyidikan saat proses praperdilan tengah berjalan.

Menurut Febri, terdapat tiga dasar hukum yang menjadi landasan KPK menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang penindakan. Semuanya tertuang dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"KUHAP ini pada dasarnya berlaku, kecuali yang diatur di UU lain. Dengan dasar itulah, KPK melakukan kegiatan di bidang penindakan. Praperadilan diatur di KUHAP dan MA, tapi tidak ada satu pun ketentuan yang mengharuskan KPK untuk menghentikan penyidikan," ia menerangkan.

Sebelumnya, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR, Hani Tahapsari, mendatangi Gedung KPK, Jakarta. Hani mengantarkan surat Pimpinan DPR kepada KPK.

Dalam surat tersebut, Pimpinan DPR meminta KPK menghormati sidang gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. KPK diminta menunda pemanggilan dan pemeriksaan hingga adanya putusan praperadilan Novanto.