Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengelolaan keuangan Indonesia saat ini sudah maju dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam G-20.
Hal tersebut salah satunya ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
Baca Juga
Advertisement
Sri Mulyani mengungkapkan, selama ini pemerintah telah berkomitmen dan terus mendorong budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dari seluruh pemangku kepentingan.
"Kami bersyukur atas sudah mulai munculnya nilai dan budaya akuntabilitas tersebut secara meluas di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam sikapinya," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Menurut dia, sejak 10 tahun terakhir, pemerintah berupaya untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas yang baik di dalam pengelolaan keuangan negara. Dan, baru pada 2016 untuk pertama kalinya laporan keuangan pemerintah pusat memperolah opini WTP.
"Dan opini itu memiliki arti. LKPP disajikan secara wajar atas aspek material sesuai standar akuntansi pemeirntahan. Terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, dan laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai dan telah dipenuhinya semua ketentuan yang berlaku," lanjut dia.
Tonton video pilihan berikut ini:
Standar Internasional
Sri Mulyani mengatakan, laporan keuangan pemerintah pusat juga telah disusun berdasar sistem akuntansi berbasis akrual dengan standar internasional.
"Ini artinya Indonesia telah menerapkan standar internasional, di mana laporan keuangan mampu menyajikan setiap kegiatan yang bisa dinilai dalam mata uang sehingga tingkat efesiensi dari setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat diperbandingkan dengan negara lain dari sisi efesiensi penggunaan anggaran negaranya," ungkap dia.
Dan lebih penting dari itu, lanjut dia, pengelolaan keuangan Indonesia sudah bisa menyamai bahkan melampaui pengelolaan keuangan di negara-negara dengan ekonomi yang maju. Budaya pengelolaan keuangan seperti ini tentunya harus terus dipertahankan agar uang yang dikeluarkan bisa lebih optimal untuk mendorong pembangunan.
"Kita telah sejajar bahkan lebih maju dari pengelolaan keuangan negara-negara G-20. Hal ini tentu akan ciptakan iklim usaha yang positif seiring meningkatnya kepercayaan publik dan internasional ke pemerintah Indonesia, termasuk para investor baik dari dalam dan luar negeri. Kondisi ini selanjutnya dapat mendorong percepatan pembangunan nasional terutama pada sektor prioritas," tandas dia.
Advertisement
