Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak menampik adanya Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang menggelembungkan (mark up) anggaran, bahkan minim penyerapannya. Hal ini mengakibatkan defisit fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak.
"Kalau suatu pekerjaan hanya menggunakan anggaran 100, maka jangan dianggarkan 150. Ini masalah efisiensi, karena di pusat maupun daerah banyak sekali dibuat agak lebih tinggi anggarannya," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Sri Mulyani mengaku, K/L maupun pemda yang melebihkan anggaran tersebut tidak tanggung-tanggung besarannya. "Ada yang lebih banyak, tapi ada yang sedikit. Naiknya mencapai 10 persen, 20 persen, bahkan ada yang sampai 50 persen. Harusnya kan pemerintah sudah belajar dari aspek efisiensi," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Kasus lainnya, diakui Sri Mulyani, terkait penyerapan anggaran oleh K/L dan pemda. Ia bilang, dalam mendesain program, harusnya diiringi dengan pemikiran untuk mengeksekusi program tersebut.
"Jangan sampai sudah mengajukan suatu program diberikan dana, tapi baru dipikirkan siapa yang melaksanakan. Kalau sudah dialokasikan 100, hanya dipakai 30 persen karena implementasinya tidak bisa dilakukan secepat yang dipikirkan. Ini masalah organisasi dan kepemimpinan," kata dia.
Lebih jauh katanya, banyak pemda dan K/L yang senang mengajukan permintaan anggaran cukup besar di APBN Perubahan. Sayangnya, alokasi uang yang banyak itu, tidak dibarengi dengan penggunaan yang maksimal.
"Biasanya pemda dan K/L senang minta uang banyak di APBN-P. Saya sudah tahu, paling dipakainya tidak bisa banyak. Kalau efisiensi penyerapan tidak bagus, kita berhubungan dengan beban belanja. Seharusnya kalau kita bisa mengurangi beban belanja yang tidak perlu tanpa mengurangi tujuan, maka defisit APBN bisa dikurangi," terang Sri Mulyani.
Ia berjanji akan melakukan evaluasi mengenai penggunaan keuangan negara dari aspek efisiensi maupun efektivitasnya. Upaya ini dilakukan agar program yang sudah direncanakan dan anggarannya dapat dimanfaatkan secara jelas dan tepat sasaran.
"Kita akan review, tidak selalu dalam bentuk mark up. Estimasi dari pembiayaan program masih harus diperbaiki, program, tujuan, dan biayanya juga jelas. Supaya kita akan mengurangi anggaran yang terlalu besar melebihi kebutuhan," tuturnya.
"Kita akan minta Pak Dirjen dan Bappenas untuk betul-betul memperbaiki proses perencanaan anggaran, sehingga semuanya tepat. Kita harap ini terus berlanjut, jadi kita lakukan persiapan di 2018 dan ke depan," dia menandaskan.
