Liputan6.com, Jakarta Di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, pada 13 September 2017, diadakan pertemuan antara Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan dan RB) dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR.
Dalam pertemuan tersebut dari Setjen MPR, hadir Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Ma’ruf Cahyono, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasesjen) MPR Selfi Zaini, Kepala Biro (Kabiro) Persidangan Tugiyana, Kabiro Administarsi dan Pengawasan Suryani, dan Kabiro Humas Siti Fauziah.
Advertisement
Dalam kesempatan tersebut, Assisten Deputi Kemenpan dan RB, Natalina Sipayung, secara simbolik menyerahkan Surat Penugasan Tim Evaluator Reformasi Birokrasi dari Kemenpan dan RB kepada Ma’ruf Cahyono.
Kepada wartawan, Ma’ruf mengatakan, pertemuan tersebut merupakan entry meeting dari Tim Kemenpan dan RB dengan Setjen MPR mengenai sejauh mana upaya Setjen MPR melakukan peningkatan kualitas dari reformasi birokrasi.
“Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun,” ujarnya.
Dari rutinitas tersebut, diharapkan Ma'ruf, Kemenpan dan RB bisa memberikan masukan dan arahan terkait dengan area-area mana yang memerlukan penguatan dan pengayaan sehingga reformasi birokrasi bisa berjalan sesuai harapan untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.
“Juga untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta untuk meningaktkan kapasitas organisasi terkait akuntabilitas kinerja. Itu yang kita harapkan,” ucap dia.
Ma’ruf mengatakan, pihaknya menginginkan hasil reformasi birokrasi bisa berjalan lebih baik. Untuk itu, Setjen MPR melakukan upaya-upaya terobosan dalam area-area reformasi birokrasi.
“Hasil evaluasi yang lalu datanya belum maksimal sehingga evaluasi saat ini akan kita lakukan secara maksimal,” kata dia.
Sementara itu, ketika diwawancarai oleh wartawan, Kabiro Humas MPR, Siti Fauziah, mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas reformasi birokrasi.
Menurutnya, pertemuan tersebut terkait dengan evaluasi yang sebelumnya, yaitu Setjen MPR mendapat nilai yang belum membanggakan. Walaupun begitu, itu menjadi cambuk buat Setjen MPR.
“Dengan demikian kita tersadar,” ujar Siti.
Ia melanjutkan, sebenarnya Setjen MPR sudah melakukan semua kinerja reformasi birokrasi, tetapi kinerja itu diakuinya ada yang tidak terinformasikan dan terpublikasikan. Untuk itu, dengan adanya penilaian itu membuat Setjen MPR menginstruksikan pada seluruh jajarannya untuk melakukan reformasi birokrasi yang sebenarnya sudah dilakukan.
“Kita selanjutnya akan terus meningkatkan kinerja reformasi dan birokrasi agar nilainya bisa membanggakan,” ucap Siti.
Untuk itu, seluruh jajaran Setjen MPR akan mendokumentasikan semua kegiatan. Siti mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya, misalnya, dengan membuat road map. Dirinya mengharap penilaian tidak hanya pada aparat Eselon II, tetapi juga pada Eselon III, Eselon IV, dan seluruh seluruh pegawai.
“Seluruh jajaran melakukan inovasi,” kata dia.
Dalam reformasi birokrasi ada delapan kelompok kerja yang masing-masing sudah bekerja.
“Dulu kita melakukan survei yang tak terdokumentasikan sekarang kita melakukan survei yang terdokumentasikan,” ujar Siti.
Kinerja dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan, seperti sudah dibukanya Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID).
“PPID kan merupakan layanan masyarakat. Kita juga melakukan peningkatan sumber daya manusia dan itu semua sudah berjalan,” ucap Siti.
