Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dia menjabarkan, IDI level nasional 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0 sampai 100.
"Angka IDI level nasional 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capainnya sebesar 78,82," ujar Kecuk di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis 14 September 2017.
Advertisement
Menurutnya, meski sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori sedang.
"Tingkat capaian IDI ini diukur berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil atau civil liberty, hak-hak politik atau political rights, dan lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy," papar Kecuk.
Dia menjabarkan, angka kebebasan sipil atau civil liberty menurun 3,85 poin, dari 80,30 menjadi 76,45. Begitu juga dengan hak-hak politik atau political rights yang turun 0,52 poin, dari 70,63 menjadi 70,11.
"Lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy turun 4,82 poin, dari 66,81 menjadi 62,05. Semua ini menjadikan IDI level nasional 2016 turun," kata dia.
Tiga aspek tersebut, dijabarkan Kecuk, kembali terbagi menjadi 11 indikator. Dalam aspek kebebasan sipil atau civil liberty ada di dalamnya kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi.
"Aspek hak-hak politik atau political rights terbagi dua indikator yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan," terangnya.
DKI dan Sumbar
Sedangkan dalam lembaga-lembaga demokrasi atau institution of democracy terbagi empat indikator yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, serta peradilan yang independen.
Dari aspek provinsi, Kecuk memaparkan, DKI Jakarta menempati tempat yang cukup rendah. Dari 34 provinsi, Ibu Kota berada di posisi 22.
"Terdapat dinamika yang cukup menonjol di beberapa provinsi jika membandingkan capaian IDI 2015-2016. Dari dua provinsi mengalami penurunan drastis hingga di atas 10 poin yaitu DKI Jakarta 14,47 dan Sumatera Barat 13,05," ucapnya.
Sebaliknya, lanjut Kecuk, terdapat 3 provinsi dengan kenaikan di atas 10 poin yaitu Maluku 12,30 poin, Maluku Utara 11,74, dan Bangka Belitung.
Metode pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari koding berita dalam surat kabar dan koding dokumen tertulis.
Temuan-temuan dari berita dan dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui forum group discussion. Hal ini merupakan tahap pengumpulan data kedua yang sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar atau dokumen.
Terakhir, data-data yang telah terkumpul diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten. Penyusunan IDI 2016 dilakukan BPS bersana Kemenko Polhukam, Bappenas, dan Kemendagri.
Saksikan video menarik di bawah ini:
Advertisement
