Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pengprov ISSI DKI, Dito Ariotedjo, meminta konflik atau dualisme di KONI DKI segera diakhiri. ISSI sebagai salah satu anggota KONI menyayangkan peristiwa yang terjadi di Musorprov 2017 di Hotel Grand Whiz, Kelapa Gading, Jakarta.
ISSI DKI menyatakan siapa pun yang terpilih dalam Musorprov KONI DKI 2017 adalah keputusan yang sah. Dito mengatakan, itu keputusan sah anggota sesuai AD/ART, yang juga disaksikan wakil ketua umum KONI Pusat, Mayjen TNI (purn) Suwarno.
Baca Juga
Advertisement
"Konflik yang terjadi sekarang tentunya sangat merepotkan kami para cabor yang memiliki jajaran pelatih dan atlet yang mengandalkan dana dari Pemprov melalui KONI untuk bisa berlatih. Hampir 6 bulan honor tidak diterima, karena mekanisme yang ada dibekukan, dan pemprov pun tidak memberikan solusi lain," kata Dito dalam rilis yang diterima wartawan.
Seperti diketahui dualisme terjadi saat Musorprov KONI 2017 menunjuk Doddy Amar sebagai Ketua KONI DKI periode 2017-2022, tidak dihadiri oleh Kadispora, Ratiyono. Beberapa hari kemudian terjadi Musorprov lagi, yang menunjuk Yudi Suyoto sebagai ketua dan disetujui Kadispora DKI.
Dito menambahkan, para pengurus cabor sepeda tidak masalah siapa pun yang menjadi ketua sah KONI DKI. ISSI DKI berharap ketua terpilih mampu menjalankan visi dan misi yang disampaikan sebelumnya.
"Olahraga bukan mengenai kekuasaan, tetapi mendapatkan prestasi. Berebut kekuasaan membuat atlet dan pelatih menjadi korban. Kita perlu introspeksi dan evaluasi ke dalam," jelas Dito.
Konflik dualisme KONI DKI berujung pada berhentinya distribusi honor pelatih dan atlet dari dana hibah Pemprov. Situasi ini sangat menyulitkan program pembinaan cabor sepeda pasca PON 2016 menuju PON 2020.
Padahal, dana pembinaan diperlukan mengingat hasil rakernas PB ISSI 2017 merekomendasikan usia atlet sepeda di PON 2020 di bawah 21 tahun. Pengprov harus segera melakukan pencarian dan pembinaan atlet junior untuk PON 2020.
Sekum ISSI DKI, Ardima Rama Putra, mengungkapkan bagaimana pihaknya mencari solusi atas agar dualisme KONI DKI tak berlangsung terus-menerus. Ardima berharap Pemprov DKI turun aktif menyelesaikan konflik tersebut.
"ISSI DKI harus sesegera mungkin menyeleksi atlet baru dan berharap bantuan dari swasta dan instansi pemerintah, yang salam ini menyediakan venue seperti JiExpo," terangnya.
