Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kondisi politik di Provinsi Papua menjadi bagian penting yang harus diperhatikan pemerintah. Pasalnya, jika tidak diselesaikan, akan menganggu proses Pilkada 2018.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi terbatas setingkat menteri di Kemenko Polhukam. Pertemuan itu khusus untuk membahas masalah di Papua.
Advertisement
"Yang kalah (di Pilkada 2017) tidak mau menerima kekalahan. Walaupun sudah masuk di putusan MK. Jadi kita minta bagaimana arahan pak Menko untuk mengambil solusi kapan dilantiknya. Kalau tidak selesai ini, implikasinya ke pilkada Provinsi Papua tahun depan. Dengan berbagai kompleksitas yang ada," kata Tjahjo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 14 September 2017.
Karena itu, menurut dia, atas instruksi Menko Polhukam Wiranto, maka telah dibuat tim kecil. Hal ini untuk memantau keadaan di kabupaten-kabupaten Papua, khususnya yang rawan dan bermasalah pada Pilkada 2017.
"Ini sudah dikoordinir mencari solusi dan tadi bapak Menko meminta membentuk tim kecil mencermati masing-masing Kabupaten," tegas Tjahjo.
Dia menyebut ada 5 kabupaten yang berkonflik dan harus segera diselesaikan. Yaitu Intan Jaya, Puncak Jaya, Jayapura, Tolikara, dan Kepulauan Yapen.
"Solusi menurut kami siapa yang diputuskan oleh MK. Kan sudah jelas sudah mengikat. Kami harus ada solusi untuk mendamaikan dan mendinginkan," tutur Tjahjo.
Dia pun mengungkapkan masalah ini harus selesai pada Oktober 2017. Karena khawatir akan mempengaruhi Pilkada tahun depan, jika tak dituntaskan dalam waktu dekat.
"Kalau saya Oktober harus selesai. Sudah masuk tahapan pilkada tahun depan. Kalau ini belum selesai dan masuk khawatir ya. Lihat saja di kantor saya saja sudah pukul-pukulan dua kubu," pungkas Tjahjo.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Sistem Noken
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menko Polhukam Wiranto. Menurut Wiranto, pemilihan kepala daerah dengan sistem noken menjadi salah satu masalah.
"Sistem noken ini kan emang dari kacamata demokrasi agak unik ya. Karena emang kondisi geografis disana tidak memungkinkan untuk masyarakat dikumpulkan. Sehingga ada sistem noken itu. Tapi kemudian itu ada permasalahan. Kita rapatkan tadi bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah itu tidak menjadi konflik," kata Wiranto.
"Kita jaga supaya di Papua jangan sampai pilkada serentak yang akan digelar menimbulkan konflik," lanjut dia.
Kalau konfik, masih kata dia, maka aparat keamanan turun tangan.
"Kalau turun tangan, jangan sampai nanti kemudian serta merta dituduh pelanggaran HAM lagi. Jadi ini perlu perhatian khusus dari kementerian/lembaga terkait. Apakah itu Polisi, BIN, Kemendagri, Kemenlu. Dan saya minta pendapat dari Kumham mengenai masalah ini," tegas Wiranto.
Dia berharap dengan hal ini, maka Pilkada tahun depan berjalan aman dan damai.
"Sehingga kita sudah antisipasi lebih dini. Agar pelaksanaan Pilkada di Papua dan Papua Barat dapat berlangsung dengan damai, aman, dan tidak menimbulkan permasalahan," ungkap Wiranto.
Advertisement
