Liputan6.com, Jakarta - Direktur Amnesti International Indonesia, Usman Hamid menyebut, kedekatan dan hubungan kerja sama militer Myanmar dengan sejumlah negara kunci di Dewan Keamanan PBB memiliki dampak krusial terkait penanganan krisis kemanusiaan Rohingya. Kedekatan itu diduga menghambat pengambilan keputusan dan munculnya resolusi PBB untuk isu kemanusiaan tersebut.
"Memang sejumlah negara kunci memiliki hubungan kerjasama dengan Myanmar. Rusia dan Israel merupakan penyuplai senjata. Pemerintah Australia dan Amerika Serikat memiliki kerjasama militer dengan Myanmar," papar Usman Hamid di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Baca Juga
Advertisement
"Uni Eropa pernah menetapkan embargo senjata kepada Myanmar. Meski begitu, negara anggota Uni Eropa nampak masih membuka peluang kerjasama Militer dengan Myanmar," tambahnya.
Usman melanjutkan, kerjasama seperti itu seringkali mempengaruhi sikap negara anggota DK PBB dan Dewan HAM PBB dalam mengambil keputusan.
"Terutama terkait produksi resolusi yang menyangkut suatu negara, khususnya dalam konteks ini adalah Myanmar dan terkait isu di Rakhine. Mungkin itu yang akan mempengaruhi sikap mereka," ujar alumni Fakultas Hukum Trisakti itu.
Amnesty International Indonesia justru berharap agar Indonesia, salah satu negara yang dekat dengan Myanmar sekaligus cukup berpengaruh di PBB, dapat terus konsisten bersuara untuk membela etnis Rohingya yang tengah dilanda krisis kemanusiaan.
"Kita berharap agar Indonesia, yang dalam waktu dekat akan berbicara di Markas PBB di New York dapat mendapat dukungan besar dari negara anggota PBB terkait krisis kemanusiaan di Rohingya," jelas Usman Hamid.
Myanmar Melobi Rusia dan China untuk Lepas dari Jerat Resolusi DK PBB
Seperti yang dikutip dari Business Insider pada 6 September 2017, Myanmar tengah melakukan perundingan dengan China dan Rusia, memastikan kedua negara anggota tetap DK PBB itu menghambat produksi resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya.
Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Naypydaw bahwa negaranya mengandalkan China dan Rusia untuk menghalangi munculnya resolusi DK PBB mengenai krisis kemanusiaan yang kini telah mengakibatkan 370.000 eksodus massal warga sipil terdampak konflik.
"Kami sedang bernegosiasi dengan beberapa negara sahabat agar tidak membawa isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB," kata Thaung Tun seperti dikutip dari Business Insider.
"China adalah teman dan kami memiliki hubungan persahabatan yang sama dengan Rusia sehingga tidak mungkin isu itu terus berlanjut," tambahnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
