Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun, akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang OTT. Sebanyak 300-an lebih kepala daerah yang terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK," kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Advertisement
Dia mengatakan, Kemendagri bersama dengan Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan akan lebih menekankan aspek pencegahan korupsi di daerah-daerah. Hal ini untuk mendukung program Presiden Jokowi dalam menciptakan Indonesia bersih korupsi.
"Saya sebagai arahan Presiden kan fokus dan harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, efisien taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi penguatan otonomi daerah. Tapi ada komitmen bagus semua data ada di KPK," imbuh Tjahjo.
Namun, politikus PDIP itu tidak dapat menjamin tak akan ada lagi korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.
"Untuk imbauan (jangan sampai kena) OTT, ya enggak bisa. Kembali ke diri masing-masing," tandas Tjahjo.
Sebelumnya, Satgas KPK akhir-akhir ini rajin melakukan OTT kepada sejumlah kepala daerah. Mereka adalah Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, dan Wali Kota Batubara OK Arya Zulkarnaen.
Selain itu, baru-baru ini KPK melakukan tangkap tangan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan mebel. Nilai proyek tersebut sebesar Rp 5,2 miliar setelah dipotong pajak.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Peringatan dari KPK
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tertangkap tangan dan terjerat kasus korupsi. Dia tidak ingin para kepala daerah berkumpul dan berkantor di Gedung KPK.
"Harapan terakhir, kita tidak ingin semua bupati pindah ke kantor KPK di Kuningan," ujar Basaria di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/09/2017).
Untuk melakukan pencegahan, kata dia, KPK telah melakukan sejumlah hal. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah daerah, seperti di Bandung dan Surabaya.
Mereka bersama pemerintah setempat menerapkan aplikasi pencegahan korupsi.
"Harapan kita dengan aplikasi ini, tidak terjadi kembali. Tapi secanggih apa pun aplikasi dan teknologi yang diberikan, tetap yang mengendalikan adalah manusia," tutur Basaria.
Dia juga menyesalkan masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menurut Basaria, KPK telah gencar melakukan upaya pencegahan dan pengawasan di daerah-daerah.
Semenjak KPK berdiri pada 2004 hingga September 2017, penyidik telah menangkap 81 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota terkait pusaran korupsi.
Advertisement
