Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak mempermasalahkan bila ada pihak yang ingin memutar film G30S/PKI. Asal, jangan dijadikan alat untuk politisasi.
"Ya asal jangan apa-apa, dipolitisir. Kalau itu untuk pembelajaran kewaspadaan, engak apa-apa. Kalau ada maksud-maksud lain tidak boleh," ucap Ryamizard di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Advertisement
Dia menilai, apa yang dilakukan Panglima TNI dengan memerintahkan anak buahnya untuk menonton film tersebut, terbatas pada prajuritnya. Namun, bila ada masyarakat yang ingin mau menonton tidak masalah, dengan catatan tidak ada aksi provokator.
"Ya kalau Panglima untuk prajurit, ya prajurit saja. Kalau yang lain mau nonton, enggak apa-apa juga, terserah. Jadi dijelaskan, jangan diprovokatorkan. Ini begini, wah kayak memojok-mojokkan. Enggak boleh," tegas Ryamizard.
Soal rencana, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin membuat versi baru film mengenai G30S /PKI tersebut dinilainya juga baik. Apalagi di era demokrasi sekarang ini.
"Bagus. (Enggak ada pelarangan) demokrasi. (Jika dilarang) nanti enggak demokrasi lagi," tandas Ryamizard.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Mengenal Sejarah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal wacana pemutaran Film G30S/PKI jelang akhir September. Menurut Jokowi, film sejarah semacam ini penting, terlebih bila dibuat sesuai milenial seperti sekarang ini.
"Ya menonton film, apalagi mengenai sejarah itu penting," kata Jokowi di Jembatan Gantung Mangunsuko, Magelang, Jawa Tengah, Senin 18 September 2017.
"Tapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang bisa masuk ke mereka. Biar mereka paham bahaya komunisme, biar tahu juga mengenai PKI," Presiden melanjutkan.
Jokowi ingin ke depan banyak film sejarah yang dibuat oleh para sineas Indonesia. Film ini tentu harus dikemas secara kekinian, agar pas dan mudah dicerna masyarakat generasi saat ini.
"Lebih baik kalau ada versi yang paling baru. Agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," Jokowi menambahkan.
Advertisement
