Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengusulkan adanya standardisasi dalam upaya menjaga perdamaian oleh Pasukan Perdamaian.
Pria yang kerap disapa JK ini pun menawarkan pelatihan khusus bagi para calon personel pasukan pengamanan PBB sebelum diterjunkan ke wilayah konflik.
Advertisement
"Kita menawarkan pelatihan bagi calon pasukan penjaga perdamaian sebelum bertugas. Kita punya tempat latihan, serta pengalaman," ujar Wapres JK dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu, 20 September 2017.
Menurut JK, selama ini pasukan perdamaian PBB terkadang hanya menjaga status quo, sehingga ada negara yang berkonflik hingga puluhan tahun, tidak terselesaikan.
Dia mencontohkan apa yang terjadi baik di Lebanon maupun negara-negara di Benua Afrika, di mana konflik berlangsung hingga puluhan tahun, tapi tidak bisa diselesaikan.
"Pasukan penjaga perdamaian itu tidak hanya menjaga, tetapi juga mengupayakan perdamaian itu sendiri. Indonesia punya pengalaman soal ini dan inilah kelebihan yang kita tawarkan," ucap JK, seperti dilansir dari Antara.
Wapres JK memimpin langsung delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-72 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kampanye Anggota Dewan Tidak Tetap PBB
Dalam acara tersebut, Indonesia terus mengampanyekan untuk bisa diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Sebelumnya, Indonesia mempunyai pengalaman tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
"Di atas kertas kita memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa Indonesia selalu aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Saat ini ada 2.800 personel pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia yang sedang bertugas di seluruh dunia. "Dan itu akan terus kita tingkatkan hingga 4.000 personel," kata Wapres.
Indonesia akan bersaing dengan Maladewa untuk bisa terpilih sebagai anggota tidak tegap DK PBB dan baru akan diputuskan pada Sidang Majelis Umum tahun 2018.
Advertisement
