Pengembang Apresiasi Perbaikan Pelayanan di BPN

Asosiasi menilai secara umum banyak perbaikan yang kini sudah dirasakan pengembang.

oleh Muhammad Rinaldi diperbarui 24 Sep 2017, 06:00 WIB
Rumah murah

Liputan6.com, Jakarta Para pelaku industri properti yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memberi apresiasi terhadap perbaikan pelayanan dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. Asosiasi menilai secara umum banyak perbaikan yang kini sudah dirasakan pengembang, meski diakui masih ada beberapa kantor BPN yang belum optimal dalam pelayanannya.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Pertanahan, Adri Istambul Lingga Gayo menyebutkan masalah pertanahan terlebih mengenai proses pemecahan sertifikat tanah memang menjadi hal krusial dalam pembangunan perumahan rakyat yang wewenangnya berada di tingkat pusat yakni Kementerian ATR/BPN. Sebelumnya proses pemecahan sertifikat dari segi waktu dan biaya tidak jelas, bahkan BPN saat itu sering disebut sebagai salah satu instansi sumber pungutan liar (pungli). Namun, kata Adri, sekarang semua sudah berubah drastis.

“Jadi misalnya dari segi waktu dan biaya, sekarang lebih jelas karena di banyak daerah BPN kini sudah lebih terbuka. Oleh karena itu, REI memberikan penghargaan kepada sejumlah Kepala Kanwil dan Kepala Kantor BPN berdasarkan usulan anggota-anggota di daerah yang sudah merasakan perubahan pelayanan yang lebih baik di wilayahnya masing-masing,” kata Adri yang ditulis Liputan6.com, Sabtu (23/9/2017).

Saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, pada 14 September 2017, asosiasi ini telah memberikan penghargaan kepada beberapa pimpinan BPN di daerah yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyerahan apresiasi ini bahkan disaksikan langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil.

Adapun pimpinan BPN di daerah yang memperoleh penghargaan dari REI yakni Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Barat dan Banten. Sementara Kepala Kantor (Kakan) BPN antara lain Kakan BPN Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bekasi, Kota Surabaya I, Kabupaten Sigi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Cilacap.

Ditambahkan Adri, sebenarnya masih banyak pimpinan BPN di daerah yang memiliki terobosan dan pelayanan yang bagus berdasarkan masukan dari anggota REI di daerah. Namun belum semua dapat diberikan penghargaan oleh REI. Begitu pun, asosiasi menilai apresiasi terhadap pimpinan BPN di daerah-daerah cukup positif sehingga perlu dilanjutkan di event-event REI berikutnya.

REI menilai Menteri Sofyan Djalil telah memberikan nilai tambah selama menjabat Menteri ATR/Kepala BPN. Hal itu dapat dirasakan langsung masyarakat dan pelaku bisnis.

“Sebagai contoh kalau bertemu, Pak Menteri selalu bertanya bagaimana pelayanan kami, baik atau buruk? Ini bukti beliau fokus untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata pengembang asal Tanah Karo, Sumatera Utara, namun sukses berbisnis di Jawa Timur itu.

Kepedulian menteri terhadap pelayanan tersebut langsung dijabarkan bawahannya di daerah dengan melakukan terobosan cepat. Misalnya Kepala Kantor BPN Lombok Barat yang pernah melakukan penandatanganan pemecahan sertifikat tanah sebanyak 600 buku dalam sehari semalam. Demikian juga di Kabupaten Bekasi yang pelayanannya cukup baik, dan banyak lagi bukti nyata dari pengaruh positif kepemimpinan Menteri Sofyan Djalil.

Meski ada satu-dua kantor BPN yang belum optimal komunikasinya, Adri menganggapnya sebagai tantangan bagi REI terutama pengurus di daerah. Oleh karena itu, dia berpesan kepada DPD REI se-Indonesia untuk rajin-rajin bertemu dan bersilaturahmi kepada Kakanwil atau Kakan BPN setempat, sehingga komunikasi terjalin dengan baik. Kalau ada persoalan yang tidak dapat diatasi daerah, tegas Adri, DPP REI siap membantu dan turun ke lapangan.

“Kalau ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di daerah, silahkan menulis surat kepada DPP, beri informasi yang benar, jangan fitnah, pasti kami akan turun menyelesaikannya. Bahkan bila diperlukan saya dan Ketum akan turun,” kata Adri.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya