Menhub Budi Evaluasi Terminal di Batam

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengurangi jumlah terminal di Batam seiring upaya meningkatkan layanan terminal di Indonesia.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 25 Sep 2017, 09:30 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi memberi sambutan saat meresmikan pembangunan proyek rumah susun dengan konsep Transit TOD di Jakarta, Selasa (15/8). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berkomitmen meningkatkan pelayanan terminal-terminal di seluruh Indonesia, salah satunya di Batam.

Oleh karena itu, guna membuat Batam makin kompetitif, pihaknya akan menginventarisasi terminal khusus yang ada. Dia menilai, terminal khusus yang tidak produktif akan dimerger untuk mengurangi jumlahnya.

"Terminal khusus itu makin banyak bukan makin baik, malah makin tidak kompetitif. Saya akan inventarisasi terminal khusus di Batam, yang tidak produktif akan dimerger. Sehingga jumlah terminal khusus ini mengecil. Karena kalau makin banyak, maka makin banyak celah atau potensi sesuatu yang tidak diinginkan," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2017).

Selain menginventarisasi jumlah terminal khusus, Budi mengatakan pihaknya juga akan mengevaluasi keberadaan terminal khusus, baik yang sudah ada izin maupun yang belum ada izin.

Budi meminta agar terminal khusus yang belum memiliki izin untuk segera mangajukan izin. Dalam pemberian izin nanti akan dilihat apakah lokasi tersebut memang dibutuhkan untuk suatu terminal khusus.

"Dalam pemberian izin, kita lihat jika memang terminal khusus itu dibutuhkan, maka izinnya jangan dipersulit. Sebaliknya jika tidak dibutuhkan, maka izinnya jangan diberikan," ucap Budi Karya.

Budi Karya juga mengingatkan, baik kepada petugas dari Kementerian Perhubungan maupun dari pengusaha swasta, untuk selalu menjaga integritas. Ia mengatakan integritas diperlukan dalam iklim yang kompetitif, karena tanpa integritas yang baik sulit untuk melakukan kegiatan yang produktif.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

 


Selanjutnya

Budi menegaskan kepada pengusaha swasta untuk jangan mencoba-coba memberikan suap atau pungli kepada petugas Kementerian Perhubungan baik dengan media apa pun. Jika ketahuan, Budi tidak segan-segan untuk bertindak tegas.

"Sekarang bukan saatnya lagi untuk melakukan hal itu (suap). Saya tidak akan mentoleransinya. Batam adalah tempat yang baik, tempat yang potensial, tetapi jangan sekali-sekali memberikan ‘sesuatu’ kepada petugas. Lakukan dengan baik. Kalau ada yang mempersulit laporkan kepada saya," kata Budi.

Menurut Budi, saat ini Indonesia hidup dalam iklim kompetisi dengan negara-negara lain. Jadi, kalau sudah dibebani dengan biaya-biaya yang tidak patut, maka akan membuat Indonesia tidak kompetitif.

Menanggapi keluhan pengusaha terkait jasa kepelabuhanan yang termasuk bagian dari PNBP, Budi mengatakan, yang tercatat itu sebenarnya tidak besar.

"Untuk itu saya beri kesempatan kepada pengusaha-pengusaha untuk menyampaikan keluhannya secara langsung kepada saya dengan mengirim surat kepada saya. Saya batasi satu minggu. Kalau memang itu memberatkan kita akan evaluasi, tetapi kalau memang itu kebutuhan negara untuk mendapatkan PNBP, maka harus patuh. Saya tekankan supaya kita juga konsisten kalau kepentingan negara ya dibantu negara untuk mendapatkan PNBP," kata Budi. (Yas)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya