Liputan6.com, Beijing - China akan membatasi ekspor minyak ke Korea Utara dan berhenti membeli tekstil dari negara pimpinan Kim Jong-un. Negara yang merupakan mitra terpenting Korut itu, mengumumkan hal tersebut pada 23 September 2017.
Pemberhentian perdagangan tekstil itu akan menurunkan pendapatan Pyongyang. Dalam mendapatkan minyak, Korut juga hanya memperoleh pasokan dari China.
Sikap keras China itu dilakukan setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal terbaru pada pertengahan bulan ini.
Menurut pernyataan Menteri Perdagangan China, pembatasan ekspor produk minyak ke Korut akan berlaku mulai 1 Oktober. Adapun, pembatasan pada produk gas alam cair akan diberlakukan segera.
Baca Juga
Advertisement
Berdasarkan resolusi PBB, China masih dapat mengekspor dua juta barel minyak mentah ke Korea Utara setiap tahunnya yang akan dimulai pada 2018.
Dikutip dari BBC, Senin (25/9/2017), Korea Utara diperkirakan telah mengimpor 6.000 barel minyak mentah dari China setiap harinya pada 2016 -- setara dengan hampir 2,2 juta barel minyak per tahun.
Larangan perdagangan tekstil -- ekspor terbesar kedua Korut -- diperkirakan akan memotong pendapatan lebih dari US$ 700 juta per tahun.
Pembuatan pakaian sebagian dikerjakan di Korut dan diselesaikan di China. Hal tersebut membuat Tiongkok berhak memasang label "Made in China" secara legal.
Awalnya, China dan Rusia telah menentang rencana Amerika Serikat untuk menghentikan ekspor minyak. Namun, pada akhirnya mereka menyetujui langkah-langkah yang telah dikurangi bebannya tersebut.
Korea Utara memproduksi energi untuk kebutuhan negaranya sendiri, tapi hanya dalam skala kecil. Menurut laporan AFP, harga bensin di Pyongyang meningkat sekitar 20 persen dalam dua bulan terakhir.
"Kemarin harganya US$ 1,9, saat ini US$ 2," ujar seorang pegawai stasiun pengisian bahan bakar. "Saya memprediksi bahwa harganya akan terus naik."
Korea Utara juga memproduksi batu bara, di mana mereka mengekspor sekitar 1,2 miliar dolar bahan tersebut ke China pada 2016. Namun, pada awal tahun ini, China telah membatasi impor batu bara Korea Utara.
Sanksi Terbaru Dewan Keamanan PBB terhadap Korut
Dewan Keamanan (DK) PBB sepakat mengadopsi resolusi yang dirancang Amerika Serikat untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara pada pertengahan September 2017. Sanksi itu dikeluarkan satu minggu setelah Korut melakukan uji coba nuklir keenam.
Dilansir dari CNN, resolusi tersebut dirancang untuk mencapai enam sasaran utama, yakni menutup akses Korut untuk mengimpor minyak, melarang ekspor tekstil, mengakhiri kontrak kerja tenaga kerja Korut di luar negeri, menekan upaya penyelundupan, menghentikan bisnis Korut dengan negara lain, dan memberi sanksi kepada beberapa pejabat Korut.
Sanksi terbaru DK PBB dilihat sebagai cara untuk membuat Korea Utara "lapar" bahan bakar dan pendapatan untuk menjalankan program senjatanya.
Resolusi tersebut disahkan dengan suara bulat setelah negara terdekat Korea Utara, Rusia dan China, menyetujui sanksi yang telah dilunakkan -- dibanding dengan yang sebelumnya diajukan AS.
Sebelumnya, AS mengajukan rancangan sanksi yang lebih berat. Di dalamnya termasuk pembekuan aset dan pelarangan perjalanan ke luar negeri bagi Kim Jong-un.
Pada Agustus 2017, DK PBB menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara, termasuk larangan ekspor senilai lebih dari US$ 1 miliar. Langkah tersebut dinilai akan memangkas sepertiga pendapatan negara itu.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
