KPK Ingatkan Kepala Daerah Transparan dalam Penganggaran

Liputan6.com, Padang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah untuk transparan dalam penganggaran dan pengadaan agar tidak tersangkut kasus korupsi. Itu karena saat ini, KPK sedang gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat-pejabat yang bermain di daerah.

"Kami berharap operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap beberapa kepala daerah menjadi alarm bagi semua pihak untuk tidak lagi menerima hadiah atau janji atas jabatannya, serta transparan dalam penganggaran dan pengadaan proyek," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam sebuah seminar di Universitas Andalas, Padang, Selasa (26/09/2017).

Dia menambahkan, apabila alarm peringatan itu tidak diindahkan pejabat-pejabat di daerah, KPK akan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku korupsi yang bermain di daerah.

"Kalau peringatan tersebut tidak didengar kami akan menegakkan hukum secara konsisten dan tegas," ujar Febri.

Ia menerangkan, KPK hanya menjalankan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Pasal itu berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00.

Hal itu, ucap Febri, menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama bagi institusi penegak hukum untuk melakukan penataan kembali di daerah terkait proses penganggaran, hubungan eksekutif dan legislatif di daerah, dan pengadaan yang harus dilakukan secara terbuka.