Liputan6.com, Jakarta Surat Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati kepada dua menteri terkait potensi gagal bayar utang PT PLN (Persero) dianggap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno sebagai hal yang wajar. Alasannya, PLN mencatatkan aset terbesar dengan nilai Rp 1.300 triliun.
"Hal yang normal untuk Menkeu mengingatkan kita, apalagi PLN termasuk perusahaan yang terbesar asetnya senilai Rp 1.300 triliun. PLN juga punya tanggung jawab besar atas proyek-proyek yang harus diselesaikan," ujar Rini di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Advertisement
Menurutnya, bukan hanya Sri Mulyani yang mewanti-wanti PLN untuk menjaga rasio utang tetap sehat, mencari sumber pendanaan yang tepat dengan nilai dan tingkat bunga yang masuk akal. Penting juga mempertimbangkan tenor atau jatuh tempo utang.
"Ini (rasio utang) yang juga kita di BUMN terus tekankan kepada direksi (PLN) agar rasio utang tetap digaja. Harus selalu ada worst position, kalau tidak begini, harus begitu, dan lainnya," Rini menuturkan.
Rini berharap, meskipun berutang untuk menggarap proyek-proyek kelistrikan, PLN tetap menjaga rasio utang.
"Utang tetap harus ada. Kalau mau leverage bisnis, pasti ada utang di perusahaan bidang mana pun. Yang penting jaga debt equity ratio dan membuat aset-aset tetap berharga," pintanya.
