Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah meluncurkan Program Sejuta Rumah pada 2015. Bukan tanpa alasan, pemerintah meluncurkan program ini untuk memenuhi hunian yang layak bagi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum punya rumah di Indonesia. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan rumah tersebut.
Baca Juga
Advertisement
"Program Sejuta Rumah diluncurkan pemerintah Jokowi-JK dalam rangka mengatasi backlog masyarakat Indonesia yang belum mempunyai hunian layak sebesar 13,5 juta. Kalau sesuai program sebelumnya yang satu tahun membangun 200 ribu berapa puluh tahun akan bisa diatasi. Bapak Presiden mencanangkan sejuta rumah itu pun membutuhkan waktu 10 tahunan baru bisa teratasi," kata dia dalam acara Bincang Bisnis dengan tema "Rumah untuk Rakyat" di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Basuki mengatakan, sejak program ini diluncurkan, rata-rata rumah yang dibangun sebanyak 800 ribu per tahun. Meski begitu, dia mengatakan, program tersebut bukan semata-mata soal hunian.
"Alhamdulillah dengan Program Satu Juta Rumah sekarang setiap tahun rata-rata 800 ribu rumah. Tapi bukan hanya bangun rumah saja, tapi rentetan industri," jelas dia.
Menurutnya, setiap pembangunan rumah akan berdampak ke sektor lain, seperti industri. Hal ini meningkatnya permintaan material bahan bangunan hingga barang elektronik.
"Kalau punya rumah pasti ingin rice cooker, ingin kulkas, kipas angin. Belum lagi pakunya, papannya, pasirnya batu batanya. Bayangkan lebih dari 150 industri ikutan dalam rangka pengembangan properti. Ini menghidupkan ekonomi kerakyatan," jelas Basuki.
Basuki menegaskan, pengembangan properti memberi dampak berkelanjutan pada perekonomian nasional. "Tidak hanya jumlah 800 ribu rumah, tapi rentetan industri yang mengikuti," tutup dia.
Tonton Video Pilihan Berikut Ini:
