3 Tahun Kabinet Kerja, 93 Persen Warga RI Sudah Nikmati Listrik

Kementerian ‎Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat saat ini pemerataan listrik (rasio elektrifikasi) nasional capai 93,08 persen.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 29 Sep 2017, 13:28 WIB
Dalam Promo Gemerlap Lebaran 2017, PLN memberikan potongan biaya penyambungan tambah daya listrik.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian ‎Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat saat ini pemerataan listrik (rasio elektrifikasi) nasional selama tiga tahun Kabinet Kerja sudah‎ mencapai 93,08 persen.

‎Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pencapaian rasio elektrifikasi hingga September 2017 telah melebihi target. Sebelumnya pemerataan kelistrikan ditargetkan sebesar 92,75 persen pada 2017.

"Rasio elektrifikasi 93 persen itu sebuah pencapaian," kata Jonan, di Jakarta, Jumat (29/9/2017).

‎Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, saat ini hanya ada dua wilayah yang belum merata kelistrikannya, yaitu Nusa Tengara Timur (NTT) sebesar 58,99 persen dan Papua 48,91 persen. Sedangkan rasio elektrifikasi wilayah lainnya sudah di atas 70 persen.

Sejak semester ‎I 2017 rasio elektrifikasi sudah melampaui target, yaitu sebesar 92,80 persen. Catatan ini terbilang positif dibandingkan pada periode sama pada 2016.

"Secara umum, sebenarnya running on the right track ya. Misalnya, rasio elektrifikasi targetnya 92,75 persen (di tahun 2017) sekarang sudah 92,80 persen. Artinya sih ok," ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorman Sommeng.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah dalam menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 1.361,6 MW. Meningkatnya rasio elektrifikasi, membawa dampak pada peningkatan konsumsi listrik. Sejauh ini konsumsi listrik mencapai 978,75 kWh per kapita. Angka ini sudah melebih dari capaian akhir 2016 sebesar 956,36 kWh per kapita.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi memaparkan, proses penyediaan listrik dilakukan melalui sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mengundang partisipasi pihak swasta.

"Kita mengedepankan kearifan lokal. Menggunakan sumber energi terbarukan untuk dukung sustainable energy," ujar Agus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 


Pasokan Listrik hingga Semester I

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pasokan listrik Indonesia bertambah sebanyak 1.361,6 ‎Mega Watt (MW) pada semester I 2017.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, capaian tambahan pasokan listrik selama semester 1 2017 tersebut sudah separuh dari target 2017 sebesar 2.688 MW. Itu berasal dari pembangkit PT PLN (Persero) sebesar 1.322 MW dan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) 1.366 MW.

"Capaian di semeter 1 itu 1.361 MW. Jadi sudah separuhnya,"‎ kata Agus, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017.

Agus melanjutkan, dengan ada tambahan pasokan listrik sebesar 1.361,6 MW ‎selama semester 1 2017, membuat pemerataan listrik di Indonesia mencapai 92,80 persen pada perdiode tersebut.

Untuk realisasi program kelistrikan 35 ribu MW, saat ini pembangkit yang sudah beroperasi mencapai 768 MW, sedang dalam tahap konstruksi 14.193 MW, sudah kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) sebesar 8.550 MW, proses pengadaan 5.155 MW dan masuk tahap perencanaan 7.170 MW.

‎Kemudian, untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Kementerian ESDM sudah berkoordinasi‎ guna menyelesaikan permasalahan penyediaan lahan dan perizinan dan perbaikan pengaturan pokok-pokok PPA.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya