Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum Kemamanan (Menko Polhukam) Wiranto tegas meminta publik untuk tidak lagi memperdebatkan soal polemik pengadaan 5.000 senjata. Pihaknya pun berjanji akan mendalami asal sumber persenjataan dan menginformasikan kepada publik secara jelas.
"Publik bukan tempat diskursus menyelesaikan masalah seperti itu. Beri kesempatan saya bersama Panglima TNI dan Kapolri, BIN yang terlibat pengadaan senjata, biar kami menyelesaikan itu. Hasilnya kita panggil wartawan, sampaikan hasil setelah kordinasi tuntas," tegas Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
Advertisement
Dia juga meminta agar tidak ada lagi spekulasi dan isu yang terus diembuskan di masyarakat soal senjata. "Jangan diributkan di luar, membuat spekulasi, digoreng lagi, karena itu setop dulu. Kami koordinasi internal dan sampaikan kepada publik," jelas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, isu 5000 senjata mencuat dari ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Saat itu, Gatot menyebut ada institusi yang hendak menyuplai senjata tersebut secara ilegal.
Sontak, pernyataan ini membuat gempar seiring isu paham komunis yang berkembang dan menimbulkan spekulasi publik tetang kebangkitan PKI. Wiranto sendiri sudah menjelaskan bahwa kabar ribuan senjata tak bertuan tak tidak benar.
"Masalah ini tidak perlu dipolemikkan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Minggu 24 September 2017.
Dia menjelaskan, Gatot merasa bahwa perlu perizinan dari Mabes TNI karena standar TNI, tetapi ternyata senjata yang dipesan nonstandar TNI. Oleh karena itu, kata Wiranto, izin cukup dari Mabes Polri.
"Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan tidak ada masalah, selesai," tegas dia.
Hanya untuk Presiden
Sementara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, apa yang disampaikannya terkait kasus pembelian 5 ribu senjata ilegal, hanya boleh diinformasikan lebih lanjut kepada Presiden Jokowi.
"Saya ingatkan, saya bukan tidak menghargai media, karena info intelijen yang saya dapat hanya boleh diberikan kepada Presiden. Pernyataan saya pada para purnawirawan itu bukan info intelijen," ujar Gatot di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 27 September 2017.
Dia menjelaskan, dalam informasi intelijen itu harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, bilamana kapan waktunya, di mana, dan bagaimana. Gatot menegaskan, semuanya harus jelas kalau memang itu informasi intelijen.
"Jadi itu yang saya sampaikan ke Pak Presiden. Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada Presiden atau kalau saya dipanggil DPR. Di luar itu tidak bisa," ujar dia.
Dengan begitu, Gatot mengaku melaporkan semua informasi yang diketahuinya hanya kepada Presiden Jokowi.
"Saya hanya lapor ke Presiden. Itu aja. Tanggapan Presiden enggak bisa saya sampaikan dong, kan tanggapan Presiden," ujar Gatot Nurmantyo.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
