Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, pemerintah akan berkoordinasi dan membahas soal surat yang dilayangkan CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rini mengungkapkan, soal divertasi saham Freeport Indonesia sebenarnya berada di tangan Kemenkeu. Oleh sebab itu, pihaknya akan bertemu dan membahas masalah ini dengan Kemenkeu.
Baca Juga
Advertisement
"Masih dibicarakan, ini kan semua di Kementerian Keuangan. Jadi kami akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, jadi terus terang masih dalam koordinasi, jadi saya belum bisa kasih komentar apa-apa," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku belum mengetahui isi dari surat yang dilayangkan oleh Bos Freeport tersebut.
Menurut Jonan, surat tersebut bukan ditujukan kepada dirinya. Sehingga wajar jika dia belum mengetahui apa yang dinyatakan oleh Freeport dalam surat tersebut. "Itu masa ditujukan ke saya. Lah saya belum baca. Belum baca," kata dia.
Jonan menyatakan, soal divestasi Freeport, Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Rini untuk menyelesaikannya, sehingga dia tidak tahu menahu soal hal tersebut.
"Karena urusan divestasi Presiden menugaskan Bu Rini. Bukan di saya," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah harus tegas
Direktur Eksekutif Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan, Freeport seharusnya menyetujui posisi pemerintah. Jika tidak patuh, seharusnya pemerintah menghentikan masa operasi Freeport Indonesia saat kontraknya habis pada 2021.
"Kalau Freeport tidak mau, ya sebaiknya Kontrak Karya Freeport disetop tahun 2021," kata Budi, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Senin (2/10/2017).
Budi menuturkan, pemerintah harus mempertahankan posisinya dalam perundingan. Itu lantaran momen tersebut menjadi kesempatan bangsa ini untuk menunjukan kemampuan dalam mengelola sumber daya alamnya.
"Saya kira pemerintah harus tetap pada posisinya," ujar dia.
Seperti diketahui, CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson melayangkan surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai tanggapan atas posisi pemerintah terkait pelepasan saham (divestasi) menjadi 51 persen ke pihak nasional.
Seperti yang dikutip dari surat Adkerson yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, di Jakarta.
Adkerson mengatakan, telah menerima posisi pemerintah terkait dengan divestasi. Dalam surat yang dibuatnya pada 28 September 2017 tersebut, dia menyatakan ketidaksepakatan pada posisi pemerintah.
"Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan kirimkan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan yang ada di dalamnya," kata Adkeserson, seperti yang dikuti dalam surat tersebut.
Advertisement
