Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto akan kembali memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Badan Inteligen Nasional (BIN) untuk membahas isu senjata.
Hal ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meminta agar masalah di kementerian dan lembaga segera diselesaikan di tingkat menko.
Advertisement
"Kita akan selesaikan (isu senjata) di dalam. Sementara kita akan selesaikan. Rencana rapat besok (Selasa 3 Oktober 2017) ya, semua saya undang, (ada) BIN, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan. Kemudian dari Pindad, Bea Cukai, dan lainnya," jelas Wiranto di Komplek Istana Negara Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).
Dia mengakui, kementerian dan lembaga tidak berkoordinasi soal pengadaan 5.000 pucuk senjata tersebut. Sehingga, isunya menjadi polemik di masyarakat.
"Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar UU," kata Wiranto.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu meminta agar publik tidak lagi memperdebatkan polemik soal pengadaan 5.000 senjata tersebut.
"Kita berusaha menepis, menghindari isu-isu yang enggak perlu, yang menghabiskan energi kita. Isu-isu yang hanya membuat satu sama lain berselisih, kita hindari dari bidang politik, hukum dan keamanan. Selalu akan kita jelaskan dengan gamblang ke masyarakat," pungkas Wiranto.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Isu Senjata
Sebelumnya, isu impor 5.000 senjata mencuat dari ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Saat itu, Gatot menyebut ada institusi yang hendak memasok senjata tersebut secara ilegal.
Sontak, pernyataan ini membuat gempar seiring isu paham komunis yang berkembang dan menimbulkan spekulasi publik tetang kebangkitan PKI. Wiranto sendiri sudah menjelaskan kabar ribuan senjata tak bertuan itu tidak benar.
Sementara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, apa yang disampaikannya terkait kasus pembelian 5.000 senjata ilegal, hanya boleh diinformasikan lebih lanjut kepada Presiden Jokowi.
Gatot mengaku telah melaporkan semua informasi yang diketahuinya hanya kepada Presiden Jokowi.
"Saya hanya lapor ke Presiden. Itu saja. Tanggapan Presiden enggak bisa saya sampaikan dong, kan tanggapan Presiden," ujar Gatot Nurmantyo.
Advertisement
