Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto memastikan pihaknya akan segera menyelesaikan masalah impor senjata milik Polri jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 mm yang masih tertahan di Bandara Soekarno Hatta.
"Saya akan selesaikan semuanya. Penyelesaian masalah ini ada di saya, bukan di masyarakat, di saya sebagai Menteri Koordinator," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Advertisement
Wiranto memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hari ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja, Jenderal Gatot berhalangan hadir karena tengah mempersiapkan peringatan HUT TNI.
"Saya akan panggil yang berkaitan dengan itu, mungkin sekarang belum bisa. Karena masih gladi bersih untuk HUT TNI," ucap Wiranto.
Wiranto meminta agar tidak lagi membicarakan masalah senjata. Yang pasti, kata dia, masalah tersebut segera diselesaikan.
"Jadi enggak digaduhkan lagi. Itu yang saya katakan tidak usah kita gaduhkan lagi. Ada Undang-undangnya, ada barangnya, ada pelakunya, ada caranya prosesur sudah dilaksanaakan. Tinggal lihat prosedur mana yang belum cocok. Kita ubah nanti," terang Wiranto.
Tak Berkoordinasi
Wiranto mengakui kementerian dan lembaga tidak berkoordinasi soal pengadaan 5.000 pucuk senjata tersebut, sehingga isunya menjadi polemik di masyarakat.
"Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar UU," kata Wiranto.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu meminta agar publik tidak lagi memperdebatkan polemik soal pengadaan 5.000 senjata tersebut.
"Kita berusaha menepis, menghindari isu-isu yang enggak perlu, yang menghabiskan energi kita. Isu-isu yang hanya membuat satu sama lain berselisih, kita hindari dari bidang politik, hukum dan keamanan selalu akan kita jelas dengan gamblang ke masyarakat," pungkas Wiranto.
Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Ia mengingatkan para menteri dan pemimpin lembaga negara untuk tidak sembarang membuat pernyataan.
Terlebih bila pernyataan tersebut dapat membuat kegaduhan di masyarakat.
"Politik harus kondusif, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat bingung dan khawatir," ujar Jokowi di Kompeks Istana Negara Jakarta Pusat, Senin 2 Oktober 2017.
Dia meminta agar masalah antara kementerian dan lembaga segera diselesaikan di tingkat menteri koordinator. Apabila tidak selesai di tingkat menteri koordinator, maka perlu diselesaikan di tataran wakil presiden.
"Semua permasalahan antarlembaga dan kementerian, selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat menko, belum selesai juga di tingkat wapres. Belum selesai, bisa ke saya," jelas Jokowi.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
