Garap Bisnis di RI, Kadin Minta Jokowi Perbesar Porsi Swasta

Kadin mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengurangi peran BUMN dalam menggarap bisnis skala kecil.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 03 Okt 2017, 19:15 WIB
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani memberi sambutan saat penandatangangan MOU di Jakarta (14/8). Nota kesepahaman ini juga sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelesuan pembiayaan khususnya di bidang otomotif. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengurangi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap bisnis skala kecil. Dia meminta peran swasta dan UMKM lebih diperlebar.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, saat ini peran BUMN sudah terlalu besar, padahal Presiden Jokowi pernah mengatakan swasta akan mendapat kesempatan pertama dalam menggarap bisnis.

"Di banyak kesmepatan Pak Presiden sampaikan berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau nggak mampu baru BUMN," kata Rosan, dalam penutupan Rakornas Kadin 2017, di kawasan Mega Kuningan Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Rosan mengungkapkan, saat ini jumlah BUMN sebanyak 118 perusahaan, tetapi perusahaan tersebut memiliki anak, cucu bahkan cicit sehingga jumlahnya membengkak. Pengembangan perusahaan tersebut telah mengambil peran bisnis yang seharusnya digarap swasta dan Usaha Mikro Kecil‎ Menengah (UMKM).

‎"Saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh, BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800 dan itu mohon maaf ambil banyak porsi swasta dan UMKM,"‎ ujarnya.

Rosan pun meminta Presiden Jokowi, untuk mengembalikan ‎BUMN ke lini bisnisnya. Sehingga memberikan kesempatan pihak swasta dan UMKM berperan.

‎"Karena kita tahu BUMN catering, cuci pakaian dibikin cicitnya mereka, ini kan jatah UMKM. Kami minta BUMN kembali ke core bisnisnya," tutup Rosan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya