Liputan6.com, Jakarta - Pagi ini Balai Kota Jakarta didatangi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan. Rupanya, kedatangan KPK terkait kerja sama pencegahan korupsi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi itu dihadiri Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Pimpinanan DPRD dan SKPD.
Advertisement
"Rapat Koordinasi bersama Pimpinan KPK memiliki arti penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemprov DKI konsisten dan berkomitmen memberantas korupsi di semua tingkatan," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Djarot berharap, kerjasama dan komitmen bersama KPK dapat mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional. Serta melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif.
"Dengan melaksanakan Proses Perencanaan dan Penganggaran bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting," kata Djarot.
Menurut Basaria, selain penganggaran transparan melalui e-budgeting, terdapat 14 komitmen Pemprov DKI untuk memberantas korupsi. Dia berharap, komitmen DKI dapat dicontoh provinsi lain seluruh Indonesia.
"Selama (tim KPK) tiga bulan ada di sini koordinasi dengan semua Kepala Dinas, kita sudah membuat ada komitmen, ini komitmen paling banyak ada 14 ini luar bisa DKI, tempat lain hanya 9," ucapnya.
"DKI seharusnya jadi contoh role mode seluruh provinsi, nanti aplikasi akan kita ambil dan kita latihkan ke provinsi lain. Kalau DKI baik seluruh provinsi pasti juga ikut baik," tandas Basaria.
Kerja Sama Bidang Pajak
Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima Rp 40 miliar dari wajib pajak nakal. Penerimaan tersebut terjadi hanya dalam waktu dua jam.
"Saya terima kasih pada KPK, karena wajib pajak yang bandel, kemudian kita undang dan dalam tempo dua jam kita langsung dapat dana Rp 40 miliar," ujar Djarot di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).
Djarot sendiri mendatangi Gedung KPK untuk menandatangani nota kerja sama terkait optimalisasi pajak dan retribusi. Hal tersebut dia lakukan dalam rangka pencegahan di bidang pajak oleh oknum yang nakal.
"Ini yang kita kerja samakan. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama sebelumnya pada Februari untuk identifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB)," kata Djarot.
Saksikan video di bawah ini:
Advertisement
