Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, bila ada anggota TNI aktif yang ingin terjun ke politik praktis ha itu sah-sah saja. Dengan catatan memilih langkah yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat maju di pilkada DKI Jakarta.
Diketahui, AHY keluar dari kesatuannya di TNI saat dia ingin maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Meskipun, yang bersangkutan tak menang.
Advertisement
"Kalau memang mau berpolitik praktis ya keluar dulu, kayak Agus. Bagus itu kan," ucap JK di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Dia pun menegaskan, baik PNS ataupun TNI, boleh ikut politik praktis. Namun, dengan catatan harus berhenti.
"PNS boleh memilih, boleh juga dipilih, tapi harus keluar dulu. TNI juga begitu, boleh dipilih tetapi harus keluar dulu, kayak Agus begitu," pungkas JK.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat, karena dinilai bermanuver politik. Kendati, dia membantah isu tersebut.
Gatot juga mengaku jabatannya sebagai Panglima TNI hanya tersisa enam bulan lagi. "Tugas saya secara administrasi tinggal enam bulan lagi," kata dia.
Jika masa jabatan tidak diperpanjang Presiden Joko Widodo, maka akan ada pergantian Panglima TNI sekitar April 2018.
"Tugas saya menyiapkan adik-adik saya jadi pemimpin yang solid antar-TNI, antarmatra, dalam satu kesatuan komando, agar netral," tandas Gatot.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Politik Bias
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, politik itu memang agak bias. Karena itu, dia mengingatkan jangan cepat menilai seseorang berpolitik, apalagi di ranah TNI.
"Berpolitik itu memang agak bias juga. Jangan orang ngomong, terus langsung (dipandang) berpolitik, jangan," ucap JK di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
JK menegaskan, politik praktis bisa saja dimaknai dengan urusan memilih atau dipilih, dalam artian kontestasi mengikuti pemilihan umum. Namun, banyak juga yang mempunyai pandangan berbeda.
"Politik praktis itu ya ingin dipilih, ingin memilih. Itu yang praktis. Tapi tentu ada macam-macam berbeda pandangan," tandas Wapres.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, karena dinilai bermanuver politik. Kendati, dia membantah isu tersebut.
Dia menyebutkan, dirinya memang berpolitik. Namun, politik yang dimaksud adalah politik dalam sistem bernegara, bukan politik praktis. Hal itu demi kebaikan bangsa Indonesia.
"Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politiknya negara, bukan politik praktis. Saya akan menjalankan tugas saya secara konstitusi," kata Gatot usai memimpin gladi resik puncak peringatan HUT ke-72 TNI di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten, Selasa, 3 Oktober 2017.
Advertisement
