Liputan6.com, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra, berkomentar terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dianggap sebagian kalangan sebagai manuver politik.
Yusril menilai pernyataan Gatot bukan sebuah masalah. Ia berpendapat, politik tidak melulu soal pertarungan kekuasaan.
Advertisement
"Menurut saya enggak apa-apa. Karena dia kan bicara untuk kepentingan negara, bukan sebaliknya," kata Yusril di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Sebelumnya, Gatot memancing kontroversi dalam isu pembelian "senjata ilegal". Ia pun dianggap sering melontarkan pernyataan politis jelang pensiun dari TNI.
Namun, menurut Yusril, manuver Gatot berbeda dengan yang dilakukan anggota DPR. Ia menyebut Panglima Besar Jenderal Soedirman pun berpolitik.
Soedirman, lanjut dia, berbicara dalam konteks sebagai seorang negarawan. Karena itu, politik yang dijalankannya adalah politik negara.
Hal yang sama juga berlaku pada Gatot.
"Kalau seorang Panglima TNI kan dia bicara politiknya itu politik tentara, dan politik tentara itu konstitusi," ucap Yusril.
Dia menegaskan, sepanjang tidak membawa kepentingan kelompok atau pribadi, dan hanya untuk negara, itu dibenarkan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pengakuan Gatot
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku dirinya ikut serta berpolitik dalam sistem bernegara, demi kebaikan bangsa Indonesia.
"Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politiknya negara, bukan politik praktis. Saya akan menjalankan tugas saya secara konstitusi," kata Gatot usai memimpin geladi resik puncak peringatan HUT ke-72 TNI di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten, Selasa, 3 Oktober 2017.
Gatot juga mengaku jabatannya sebagai Panglima TNI hanya tersisa enam bulan lagi. "Tugas saya secara administrasi tinggal enam bulan lagi," kata dia.
Jika masa jabatan tidak diperpanjang Presiden Joko Widodo, maka akan ada pergantian Panglima TNI sekitar April 2018.
Advertisement
