Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk bekerja keras agar seluruh pemilik tanah di Indonesia memiliki sertifikat.
Sebab, hingga saat ini dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang tanah di Indonesia yang disertifikatkan. Pernyataan ini disampaikan saat menyerahkan 5.100 sertifikat tanah kepada warga Banten yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
"Kita harus kerja siang malam. Dulunya hanya 400 ribu-500 ribu sertifikat se-Indonesia dalam satu tahun. Tahun ini, 5 juta sertifikat harus rampung," ujar Jokowi dalam keterangan resmi, seperti ditulis Kamis (5/10/2017).
Baca Juga
Advertisement
Tahun depan ditargetkan selesai 7 juta sertifikat dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat. Untuk wilayah Banten, BPN tahun ini menargetkan akan menerbitkan 270 ribu sertifikat dan 400 ribu sertifkat pada 2018.
Agar target ini tercapai, Jokowi memerintahkan kepada jajaran BPN baik yang berada di provinsi maupun kabupaten atau kota untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang mengurus sertifikat.
"Sekarang sudah cepat enggak? Awas kalau enggak cepat," kata dia.
Dengan sertifikat tanah yang dipegang sendiri oleh masyarakat, Jokowi berharap kasus sengketa antarindividu maupun antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tak lagi kembali terulang.
"Karena sertifikat tanah menjadi kunci hak hukum atas kepemilikan tanah," kata Jokowi.
Namun, bila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank untuk mendapatkan bantuan dana, Jokowi berharap masyarakat dapat lebih bijak menggunakan bantuan pinjaman dana tersebut.
Secara khusus, dia meminta agar dana yang didapatkan itu digunakan untuk hal-hal produktif seperti untuk modal usaha.
"Pengen tambah modal kerja, modal investasi, diagunkan di bank boleh, enggak apa-apa. Dikalkulasi dulu jangan cepat-cepat ingin dapat uang. Setiap bulan bisa membayar (cicilan) enggak," tutur dia.
Tidak lupa Jokowi mengingatkan para pemilik sertifikat untuk menyimpannya di dalam plastik agar tidak kotor atau terkena hujan. "Disimpan baik-baik, di lemari, di laci. Di fotokopi agar mudah mengurusnya ke BPN bila hilang," ungkap dia.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Bakal Terbitkan 7 Juta Sertifikat Tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan menerbitkan sertifikasi tanah sebanyak 7 juta pada 2018. Angka ini lebih tinggi dibanding rencana tahun ini sebanyak 5 juta.
Menteri ATR Sofjan Djalil mengatakan, total aset berupa tanah yang bersertifikat saat ini hanya 46 juta. Padahal, diperkirakan total aset tanah itu mencapai 126 juta.
"Hari ini total sertifikat aset cuma sekitar 46 juta dari diperkirakan paling sedikit 126 juta aset masyarakat terutama aset tanah di Indonesia. Yang sudah bersertifikat 46 juta yang sertifikat itu umumnya orang-orang yg selama ini punya akses perbankan," kata dia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Sertifikat merupakan hal penting sebagai bagian dari inklusi keuangan. Dia menuturkan, rendahnya inklusi keuangan salah satunya disebabkan oleh minimnya sertifikat tanah.
"Banyak usaha pengusaha UMKM yang tidak secara optimum akses perbankan karena tidak punya kolateral. Oleh sebab itu, pemerintah menyadari ini sangat penting," ungkap dia.
Karena itu, dia menuturkan pemerintah mendorong penerbitan sertifikat tanah di tahun depan. "Tahun ini, Presiden memerintahkan 5 juta sertifikat kita akan keluarkan. Tahun 2018 menjadi 7 juta sertifikat," ujar dia.
Sofjan mengatakan, realisasi penerbitan sertifikat tanah tahun ini baru 250 ribu sertifikat. Angka ini jauh dari target 5 juta sertifikat. Meski demikian, dia optimistis target itu dapat tercapai.
"Program tahun ini, kami sampai hari ini yang sudah diserahkan yaitu 250 ribu sertifikat. Tapi yang sudah kita diselesaikan 1,3 juta. Tapi sampai akhir tahun akan capai 5 juta karena pekerjaan yang paling besar terutama pengukuran, pemetaan, pengumpulan data yuridis. Setelah itu tinggal pengumuman," ujar dia.
Advertisement
