Liputan6.com, Serang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan pembangunan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7, 9 dan 10, berkapasitas total 4 ribu Megawatt (MW). Selain itu, ada juga pengoperasian PLTU pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) Banten berkapasitas 660 MW.
Berdasarkan informasi yang didapat, Jokowi akan meresmikan pembangkit pada pukul 14.00 WIB, Kamis (5/10/2017). Peresmian berlangsung di lokasi pembangunan PLTU Jawa 7, di Kramatwatu, Serang, Banten.
Jokowi akan didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, beserta jajaran direksi PT PLN (Persero).
Baca Juga
Advertisement
Proyek PLTU Jawa 7, 9, dan 10 dan PLTU IPP Banten merupakan salah satu proyek yang masuk ke dalam program 35 ribu MW.
PLTU Jawa 7 berkapasitas 2 X 1.000 MW direncanakan beroperasi pada 2020 dengan harga jual ke PLN sebesar US$ 4,21 sen per kWh. Pengadaan proyek ini menggunakan skema bisnis build, own, operate, and transfer (BOOT) selama 25 tahun. Nilai investasinya sebesar US$ 1,88 miliar.
PLTU Jawa 7 menggunakan teknologi Ultra Super Critical Boiler yang berbahan bakar batu bara kalori rendah 4.000 – 4.600 kkal per kilogram (kg) Ash Received. Jenis pembangkit ini dipilih karena memiliki efisiensi yang tinggi dan lebih ramah lingkungan.
PLTU Jawa 7 Unit 1 diperkirakan beroperasi secara komersial pada awal April 2020 dan Unit 2 diperkirakan COD pada awal Oktober 2020.
PLTU Jawa 9 dan 10 masing-masing berkapasitas 1.000 MW, dibangun bersebelahan dengan PLTU Suralaya unit 1 sampai 8 di Suralaya, Provinsi Banten. Nilai invetasi proyek ini mencapai sekitar US$ 3 miliar. Proyek ini menggunakan skema penugasan PLN kepada Anak Perusahaan, yaitu PT Indonesia Power sesuai Perpres Nomor 19 Tahun 2017.
PLTU 9 dan 10 diperkirakan beroperasi pada 2022 dengan kontrak sepanjang 25 tahun dan Biaya Pokok Produksi (BPP) sebesar US$ 5,1 sen per kWh.
PLTU Banten 660 MW dioperatori IPP PT Lestari Banten Energi dengan kapasitas 660 MW, dengan kontrak penjualan ke PLN sebesar 600 MW. Pengadaan proyek ini menggunakan skema BOOT selama 25 tahun.
PLTU ini menggunakan teknologi supercritical boiler dan telah berproduksi sejak Maret 2017, dengan kontrak sepanjang 25 tahun. Harga jual ke PLN sebesar US$ 5,99 kWh. Nilai investasi PLTU Banten 660 MW ini adalah sebesar US$ 990 juta.
Tak Berpusat di Jawa
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan tidak ingin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa. Ia ingin agar pembangunan PLTU dilakukan di luar Jawa. Hal tersebut untuk mengoptimalkan kebijakan penggunaan energi sesuai dengan potensi yang ada di wilayah.
Jonan mengatakan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 yang masih dirancang, akan ditetapkan pembangunan pembangkit listrik sesuai dengan potensi energi yang ada di wilayah masing-masing.
Pembangunan pembangkit juga dilakukan dekat sumber energi. Hal ini untuk mengurangi biaya, sehingga listriknya jauh lebih murah.
Baca Juga
"Untuk pulau ada sumber gasnya, kita bangun PLTG di sumur gasnya agar tidak perlu membangun pipa sehingga harganya murah. Untuk pulau ada tambang batu bara, bangun pembangkit di mulut tambang," kata Jonan, Selasa (26/9/2017).
Dengan diterapkannya kebijaan tersebut, ke depannya Jonan tidak mau ada PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara dibangun di Pulau Jawa. Pasalnya, Jawa tidak memiki tambang batu bara.
"Saya tidak mau PLTU bertambah di Jawa, kita ini (Jawa) pengguna PLTU terbesar, penduduknya juga besar," ujarnya.
Menurut Jonan, untuk nasib PLTU yang pembangunannya sudah masuk rencana, akan tetap diperbolehkan. Akan tetapi, dia tetap mendorong pembangunan pembangkit di Jawa menggunakan energi yang sesuai dengan potensinya, salah satunya adalah energi gas.
"Yang sudah tanda tangan jalan saja, ada sumur gas di Jawa Selat Madura ada. Jadi mestinya bisa, kita tutup, diusahakan pembangkit batu bara di mulut tambang," ucap Jonan.
Advertisement
