Liputan6.com, Catalonia - Catalonia telah mengadakan referendum pada 1 Oktober lalu. Menggunakan format pemilihan umum, sekitar 90 persen warga Catalonia menuliskan kata 'ya' dalam surat suara yang berisikan pertanyaan sebagai berikut;
"Apakah Anda mau Catalonia menjadi negara merdeka berbentuk republik?"
Tak hanya warga, para pejabat pemerintahan region yang terletak di timur laut Spanyol itu juga memiliki tekad kuat untuk memerdekakan diri.
Presiden Regional Catalonia Carles Puigdemont berkomitmen bahwa hasil referendum itu akan segera efektif pada waktu mendatang.
Baca Juga
Advertisement
Bersama parlemen Catalonia, Puigdemont juga akan mendesak Madrid untuk segera mengesahkan hasil referendum itu pada Senin pekan depan.
Namun, pemerintah pusat diprediksi tak akan serta-merta mengizinkan wilayah --yang telah menjadi bagian dari Kerajaan Spanyol sejak 1714-- itu memisahkan diri dengan mudah.
Sebelumnya, upaya legal konstitusional untuk menggagalkan kemerdekaan Catalonia telah dilakukan oleh Madrid sejak lama. Bahkan, jelang 1 Oktober lalu pun, pemerintah pusat telah melakukan segala daya upaya untuk menghentikan proses referendum.
Dan dapat dipastikan, mereka akan melakukannya lagi pada kemudian hari.
Selain itu, Uni Eropa yang lebih memilih berdiam diri dan tak mengambil sikap terkait referendum Catalonia, juga dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat kemerdekaan region tersebut.
Meski sulit bagi Catalonia untuk memisahkan diri. Namun, sejarah bisa menunjukkan bukti sejumlah referendum yang membuahkan kemerdekaan atas suatu wilayah, seperti misalnya Aljazair pada 1962 dan Timor Leste pada 1999.
Lantas apa yang akan terjadi jika Catalonia benar-benar merdeka? Berikut beberapa potensi dan kemungkinan peristiwa yang akan menyusul kemerdekaan region tersebut, seperti yang Liputan6.com rangkum dari Independent, Kamis (5/10/2017).
Merancang Konstitusi Hingga Negosiasi
Jika kemerdekaan Catalonia terwujud, langkah pertama yang akan dilakukan oleh 'negara' itu adalah membentuk kerangka konstitusional.
Independent memprediksi, pemerintah Catalan akan mengadopsi Law on the Referendum on Self-determination of Catalonia yang dibuat pada September 2017 sebagai kerangka acuan.
Selain itu berbagai statuta Spanyol yang mengatur tentang otonomi khusus Catalonia juga dapat digunakan untuk kepentingan serupa.
Proses merancang konstitusi juga akan ditandai dengan sejumlah konsultasi dan aksi musyawarah dengan perwakilan Catalan, diikuti oleh pembentukan sebuah majelis penyusun dan peratifikasi konstitusi.
Sementara itu, referendum untuk mengesahkan konstitusi juga mungkin akan dilakukan oleh Catalonia. Seluruh proses itu --jika tidak terjadi kendala-- diperkirakan akan memakan waktu sekitar enam bulan.
Jika Law on the Referendum on Self-determination of Catalonia 2017 benar-benar diadopsi menjadi konstitusi, maka undang-undang tersebut mengizinkan warga Catalan untuk memiliki kewarganegaraan ganda dan determinasi mandiri untuk membentuk garis demarkasi perbatasan dengan Spanyol.
Selain itu, Catalonia juga mungkin akan mengadopsi sebagian besar legislasi yang dulu sempat diterapkan di Spanyol.
Barcelona juga diprediksi mengajukan amnesti hukum demi menghadapi tuntutan dari Pengadilan Spanyol yang dapat dipastikan akan terus menggoyah kemerdekaan Catalonia.
Seperti dikutip dari Independent, analis politik juga memprediksi bahwa nantinya, akan terjadi pembicaraan dan negosiasi alot yang terjadi antara Madrid dengan Barcelona dalam membahas relasi bilateral keduanya.
Skenario Ekstrem
Dalam kondisi yang lebih ekstrem, analis politik menilai bahwa Spanyol justru akan bersikap sangat tegas, dengan memandang Catalonia beserta para figur politiknya -- seperti Carles Puigdemont-- sebagai kelompok separatis. Yang nantinya mungkin akan menyebabkan berbagai macam peristiwa persekusi politik dan gejolak konflik lain.
Dasar mekanisme skenario seperti itu pun sebetulnya diatur dalam Pasal 155 Konstitusi Spanyol. Pasal itu memungkinkan pemerintah pusat untuk mengintervensi dan menerapkan 'langkah-langkah yang dianggap perlu' guna memastikan konstitusi negara tetap dihormati di kawasan.
Namun, butuh suara bulat dari Parlemen Spanyol sebelum mekanisme tersebut dapat benar-benar diaplikasikan.
"Jika hanya satu partai di parlemen yang mendukung, maka sulit untuk menerapkan pasal 155. Parlemen membutuhkan suara konsensus," jelas Rafael Hernando, anggota parlemen perwakilan partai Partido Popular (PP).
Andai kata berhasil dilakukan, mekanisme itu diperkirakan berhasil menghambat kemerdekaan Catalonia, setidaknya untuk sementara waktu.
Karena, analis memprediksi, aksi persekusi politik yang dilakukan Spanyol --berbasis pada Pasal 155-- justru akan semakin menyuburkan gerakan nasionalisme ekstrem para Catalan, yang akhirnya semakin meningkatkan keresahan di Negeri Matador dan Catalonia.
Advertisement
