Liputan6.com, Jakarta - Dalam perayaan HUT ke-72 TNI, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan garis politik TNI adalah politik negara dan harus tunduk pada pemimpin sesuai konstitusi. Semua kegaduhan politik jelang 2019 harus dihentikan karena bisa mengganggu kerja pemerintah.
Seperti ditayangkan Liputan6 Petang SCTV, Kamis (5/10/2017), ucapan tersebut diutarakan bukan tanpa latar belakang. Karena jelang HUT TNI, sejumlah polemik yang melibatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo muncul ke ranah publik.
Advertisement
Salah satunya soal kewajiban nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI. Polemik terkait sejarah ini berhenti saat Presiden Jokowi dan Panglima TNI nobar di Bogor, 30 September lalu.
Kegaduhan berikutnya terkait tudingan soal 5.000 senjata yang masuk ke wilayah NKRI yang diduga bermasalah dalam perizinan. Ada sekitar tiga ratusan pucuk pelontar granat yang diketahui publik tertahan di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta.
Geram dengan kegaduhan akibat senjata impor yang berujung pada dugaan Panglima TNI masuk ranah politik praktiks jelang 2019, sebagai panglima tertinggi, Jokowi mengingatkan jajarannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan lebih lugas dalam mengingatkan.
