Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir memamerkan kondisi keuangan perusahaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski saat ini banyak proyek yang didanai dari utang, tapi Sofyan mengklaim keuangan perusahaan masih sangat sehat.
"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan banyak biaya, tapi dijamin keuangan PLN masih sehat," kata Sofyan, saat meresmikan pembangunan dan pengoperasian PLTU di Serang, Banten, Kamis (5/10/2017).
Pembangunan proyek kelistrikan selama 2015 hingga saat ini membutuhkan dana investasi Rp 371 triliun. Untuk memenuhinya, PLN pun mendapat utang Rp 142 triliun. Sedangkan sebagian besar dana untuk investasi tersebut berasal dari dana internal PLN dan sisanya Penanaman Modal Negara (PMN).
Baca Juga
Advertisement
"Hal ini diharapkan dapat menghasilkan potensi penurunan beban bunga sebesar Rp 1,2 triliun per tahun, memperpanjang jatuh tempo Obligasi minimal 10 tahun ke depan, dan mengurangi debt service pada tahun 2019-2021 sebesar Rp 47 triliun," lanjutnya.
Menurut Sofyan, PLN juga melakukan efisiensi untuk menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik, selain itu juga melakukan renegosiasi harga jual listrik dari pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).
Dia melanjutkan, proyek 35 ribu MW yang saat ini sedang digarap tidak hanya memberikan dampak pada tercukupinya kebutuhan listrik, tetapi juga dapat menekan BPP di masa mendatang.
"Proyek 35 ribu MW ini akan mendorong penurunan BPP di masa mendatang lebih kurang Rp 25 triliun per tahun setelah tahun 2019-2020," tutup Sofyan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tak kekurangan
Sofyan melanjutkan, selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada kekurangan pasokan listrik. Bahkan ada beberapa wilayah yang mengalami kelebihan.
Dalam 2,5 tahun belakangan atau selama pemerintah Jokowi pasokan listrik nasional telah terpenuhi, hal ini disebabkan adanya pembangunan pembangkit dan infrastruktur kelistrikan.
Karena tercukupinya pasokan listrik, maka sudah tidak ada lagi daerah yang mengalami pemadaman akibat kekurangan pasokan. Bahkan ada beberapa daerah yang mengalami kelebihan.
"Seluruh daerah telah selesai, nggak ada lagi pemadaman. Seluruh kapasitas semua terpasang di Indonesia, bahkan ada beberapa lokasi banyak sekali ada surplus-surplus yang besar Nias, Babel, Minahasa, dan beberapa lokasi lainnya surplus mencapai 60 persen," paparnya.
Sofya mengungkapkan, untuk mempercepat pembangunan pembangkit dan infrastruktur kelistrikan tidak lepas dari dukungan pemerintah, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Sehingga tidak ada lagi kendala mengenai perizinan, analisis dampak lingkungan (amdal), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Untuk mempercepat ini tak akan terjadi tanpa dukungan pemerintah. Ada Perturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016," tutup Sofyan.
Advertisement
