Liputan6.com, Jakarta - Bola panas polemik pengadaan senjata api akhirnya berhenti bergulir di tangan Menteri Politik Hukum Keamanan Wiranto. Ia menggelar rapat kordinasi bersama BIN, Kemenhan, Polri dan TNI.
Dalam keterangan persnya, Wiranto mengatakan ada perbedaan pendapat di kalangan institusi pengguna senjata api. Pemerintah pun mengambil langkah agar hal serupa tidak terulang.
Advertisement
"Akan segera dilakukan pengkajian dan penataan ulang," tegas Wiranto di kantornya, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).
Ia menjelaskan Indonesia memiliki beberapa aturan pengadaan senjata api sejak tahun 1948 sampai 2017. Wiranto membeberkan setidaknya ada empat undang-undang, satu Perppu, satu Inpres, 4 peraturan setingkat menteri dan satu surat keputusan.
Penataan ulang aturan nantinya bertujuan menciptakan regulasi tunggal yang bisa jadi rujukan bersama."Sehingga tidak membingungkan institusi yang menggunakan senjata api," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Bungkam
Sayangnya, Wiranto atau pun jajaran institusi yang hadir dalam rapat kordinasi enggan menjelaskan rinci. Mereka sepakat bungkam dan memilih pergi meninggalkan Kantor Kemenko Polhukam.
Hanya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mau sedikit memberikan bocoran. Meski tidak panjang lebar, ia mengatakan akan dipakai undang-undang terakhir yang mengatur pengadaan senjata api.
"Pakai aturan kalau undang-undang tuh dipakai yang terakhir," singkat dia. Namun, Ryamizard juga tidak gamblang menjelaskan undang-undang yang mana yang dimaksud.
Advertisement
