Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan di masa pemerintahannya. Ia mengatakan, paling tidak ada tiga pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Pekerjaan rumah pertama adalah mengatasi kemacetan Ibu Kota. Djarot menyatakan Pempov sudah berusaha maksimal menata dasar sistem transportasi publik.
Advertisement
"Ini belum selesai. Terutama yang berbasis rail belum selesai," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (9/10/2017).
Selain itu, integrasi angkutan dan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP pun menjadi PR Anies-Sandi. PR kedua adalah masih adanya permukiman kumuh di bantaran sungai dan penataan warga di rusun.
"Kami berusaha membangun rusun. Karena konsep kami untuk permukiman di Jakarta, dengan kondisi seperti ini diharapkan pembangunannya dilakukan secara vertikal," kata Djarot.
Masalah ketiga adalah pengelolaan sampah. Saat ini, pembangunan pengelolaan sampah mandiri atau ITF belum terlaksana.
"Ketiga, masalah persampahan, karena kami selama ini bergantung kepada Bantar Gebang. Makanya kami kebut betul dengan membangun ITF," ucap Djarot.
Dia menyebut masih ada PR lain, seperti penataan PKL dan trotoar yang belum maksimal. Sebab menurut dia, penyelesaian program bisa memakan waktu hingga 10 tahun.
"Selain itu juga, soal penataan pedagang kaki lima (PKL). Kemudian, pemanfaatan trotoar sebagai mestinya. Masih banyak," tandas Djarot.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Minta Maaf
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan akses tembusan Jalan Suryaprano ke Jalan Hasyim Ashari. Jalan yang sebelumnya kumuh dan sulit diakses itu kini terbuka dan layak jalan.
"Jalan ini saya kasih nama Jalan Sekolah, karena aksesnya membantu pelajar sekitar untuk bersekolah yang dulunya susah karena terhalang jalan yang dulunya ramai bangunan liar," kata Djarot di Jalan Sekolah, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Oktober 2017.
Jalan yang memberi akses pada SMP 39 ini dibangun dalam dua tahap, yaitu tahun 2016 dan 2017. Pembangunan yang sempat menimbulkan polemik ini akhirnya dapat diselesaikan dengan damai.
"Mohon maaf bila tindakan kami dirasa menyakitkan, tapi kita berikan ini sebagai solusi. Maaf bila kepemimpinan saya dan Pak Ahok dipandang tidak manusiawi. Tapi tidak manusiawi mana membiarkan anak-anak kita berpuluh-puluh tahun begini (susah akses ke sekolah)?" tutur Djarot.
Dari data Pemerintah Kota Jakarta Pusat, diketahui akses ini menertibkan delapan bangunan permanen dan 20 bangunan semi permanen. Selain itu, jalan sepanjang 218 meter tanah milik Kongregasi Misionaris Bunda Hati Kudus juga ikut terkena pembebasan.
Advertisement
