Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengakui rencana penghapusan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) menyusul upaya pemerintah untuk memperpendek jalur birokrasi pembinaan atlet-atlet nasional.
"Memang ada rencana dari pemerintah, jadi bukan hanya Kemenpora, untuk melakukan peninjauan ulang tentang keberadaan Satlak Prima," kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Senin (9/10/2017).
Baca Juga
Advertisement
Gatot menjelaskan keberadaan Satlak Prima akan digantikan oleh institusi lain untuk optimalisasi bantuan langsung kepada cabang-cabang olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
"Kami sudah menghitung konsekuensinya. Kami sudah menganalisa kekurangan dan kelebihannya. Kalau persiapan atlet hanya menggunakan pola seperti saat ini, target prestasi 10 besar di Asia itu akan sulit," ujar Gatot tentang langkah penghapusan Satlak Prima sebagai solusi untuk pemotongan jalur birokrasi.
Penghapusan Satlak Prima itu, lanjut Gatot, akan dilakukan pada November. "Kami ingin secepatnya. Kalau Januari terlalu lama," ujarnya.
Pemerintah tengah membahas regulasi terkait penghapusan Satlak Prima bersama para pemangku kepentingan bidang olahraga. "Kami tidak duduk manis tanpa mendengar pendapat dari berbagai pihak. Kami sudah mendengar pihak-pihak terkait," kata Gatot.
Gatot menambahkan sebagian pejabat dan pegawai Satlak Prima akan pindah ke unit-unit lain di lingkungan Kemenpora. "Keputusan pemerintah tidak semata-mata membubarkan. Tapi, banyak hal yang harus kami persiapkan antara lain pemangkasan birokrasi, penyaluran atlet agar tetap pada penampilan terbaik, sistem penganggaraannya, dan sistem komandonya," ujarnya.
Sebelumnya pada kegiatan penghitungan mundur Asian Para Games 2018 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (6/10), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pemerintah untuk memangkas birokrasi di bidang olahraga guna peningkatan prestasi atlet.
"Tidak boleh lagi ada kerumitan dalam organisasi. Harus diperpendek jarak antara pengambilan keputusan dan pelaksanaannya," ujar Wapres Jusuf Kalla.
Sementara, Menpora Imam Nahrawi, dalam jumpa pers penghitungan mundur Asian Para Games 2018, mengatakan pemangkasan birokrasi terkait pembinaan atlet-atlet pemusatan pelatihan nasional menjadi agenda pemerintah menjelang Asian Games dan Asian Para Games 2018. "Kami sedang menunggu peraturan presiden yang terbaru terkait dengan pemangkasan birokrasi itu," ujar Menpora. (Ant)
