Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait 74 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WTP alias 84 persen. BPK juga memberikan rekomendasi terkait banyaknya pejabat negara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"BPK memberikan report kepada pemerintah, dan report-nya ini jauh lebih bagus dari pada sebelum-belumnya, karena hampir 84 persen kan kita sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan ini menunjukkan sebuah achievement kemajuan yang luar biasa," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Komplek Istana Negara Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).
Advertisement
Selain memberikan laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi, salah satunya adalah maraknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Terkait hal tersebut, Pramono mengatakan BPK meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat dan daerah.
"(Pertemuan) tentunya pada tingkat pusat antara kementerian lembaga dangan BPK berkaitan dengan komitmen dari kementerian lembaga untuk menjalankan apa yang menjadi saran, temuan dan juga sekaligus yang diarahkan oleh BPK," kata dia.
Menurut dia, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Menteri dan Kepala Daerah dalam waktu dekat ini. Hal tersebut bertujuan untuk membuat komitmen dari kementerian dan lembaga untuk menjalankan saran serta mencermati temuan BPK.
"Dalam waktu dekat Presiden akan mengumpulkan para Menteri, Kementerian, lembaga untuk bersama-sama BPK membuat komitmen tentang hal itu," ujar Pramono.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
