Sri Sultan: Saya Belum Mau Pensiun dari Kesultanan Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta - Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan belum ingin pensiun dalam memimpin daerahnya. Hal ini dikatakan Sultan saat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut perempuan dapat memimpin Kesultanan Yogyakarta.

"Saya belum mau pensiun. Tapi gubernur sebagai pejabat publik bagian dari NKRI mestinya tidak mengenal jenis kelamin, tidak membedakan," ujar Sultan HB X usai dilantik di Istana Negara Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.

Dia juga memastikan dalam kurun waktu lima tahun ini pergantian kepemimpinan di Keraton tak akan terjadi, kecuali ada hal-hal di luar kuasanya.

"Biarpun saya makin tua, ya mestinya akan terjadi suksesi. Yang jelas lima tahun ini kan enggak, semoga panjang umur saja," jelas Sultan Hamengku Buwono X.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

Pada pasal tersebut dijelaskan, syarat cagub dan cawagub Yogyakarta harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Kata "istri" dalam aturan tersebut resmi dihapus karena dinilai diskriminatif karena seolah memberikan syarat, raja dan gubernur di Yogyakarta harus laki-laki.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan pembatasan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m, bukan didasari oleh maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil yang didasarkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Sebaliknya, masih kata hakim, justru untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat Indonesia yang demokratis, pembatasan demikian tidak boleh terjadi.

Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia yang demokratis, tidak ada gagasan moral, nilai-nilai agama, keamanan, atau ketertiban umum yang terganggu atau terlanggar jika pihak-pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut, termasuk perempuan, menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di DIY.

Terlebih, pembatasan berdasarkan kelamin tidak terdapat dalam pengisian jabatan kepala daerah di daerah-daerah lain. Baik untuk jabatan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

Lebih-lebih jika mempertimbangkan DIY sebagai daerah istimewa yang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernurnya digantungkan pada persyaratan siapa yang bertakhta sebagai sultan berdasarkan hukum yang berlaku di internal Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan siapa yang bertakhta sebagai Adipati, berdasarkan hukum yang berlaku di internal Keraton Kadipaten Pakualaman.