Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Theresa May mendesak Amerika Serikat untuk memperbarui sertifikasi kesepakatan nuklir Iran. Menurut May, langkah tersebut "sangat penting bagi keamanan regional".
Seperti dilansir BBC pada Rabu (11/10/2017), melalui sambungan telepon dengan Trump, PM May juga menekankan pentingnya agar kesepakatan nuklir Iran tersebut "dipantau dengan hati-hati dan ditegakkan dengan benar".
Banyak pihak yang menilai Trump akan "berulah" dengan membatalkan kesepakatan tersebut, mengingat ia berulang kali menyatakan bahwa perjanjian itu tidak mengakomodasi kepentingan keamanan AS.
Dukungan agar AS tetap melanjutkan komitmennya atas kesepakatan nuklir Iran juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Pria yang akrab disapa "BoJo" ini menyebut perjanjian itu sebagai "prestasi bersejarah".
Baca Juga
Advertisement
Pada Rabu waktu London, BoJo dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Presiden Iran Ali Akhbar Salehi.
Berbicara jelang pertemuan tersebut, Johnson mengatakan, "Kami jelas prihatin secara mendalam terhadap aktivitas regional yang mendistorsi Iran... tapi saya tetap pada pendirian bahwa kesepakatan nuklir Iran merupakan capaian bersejarah yang tidak diragukan lagi telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman".
Kesepakatan nuklir Iran tercapai pada tahun 2015, tepatnya di era pemerintahan Barack Obama, di mana Negeri Para Mullah tersebut setuju untuk mengurangi sebagian besar program nuklirnya. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi atas negara itu akan dicabut.
Bulan lalu, di hadapan Sidang Majelis Umum PBB, Trump mengecam kesepakatan tersebut. Ia menyebut perjanjian itu merupakan hal memalukan bagi AS.
15 Oktober 2017
Presiden AS memiliki tanggung jawab untuk mengumumkan secara berkala hari bahwa Iran mematuhi atau tidak kesepakatan nuklir tersebut. Yang berikutnya adalah pada 15 Oktober 2017.
Jika sebagian berpendapat bahwa Trump akan melanjutkan perjanjian tersebut dengan catatan akan menjatuhkan sanksi baru. Namun, tak sedikit yang memperkirakan bahwa Trump akan menghapus sertifikasi atas alasan Iran tidak mematuhi peraturan yang tercantum dalam kesepakatan itu.
Seluruh pihak yang bertugas untuk memeriksa komitmen Iran atas perjanjian nuklir tersebut sejauh ini menegaskan bahwa Teheran tidak melanggar aturan. Hal senada diungkapkan pula oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Panglima Militer AS Joseph Dunford di hadapan Kongres.
Seperti dikutip dari The Washington Post, kendati demikian, pemerintah AS berkilah bahwa Iran tidak mengikuti semangat kesepakatan tersebut. Dan mereka mengganggap ini sebagai bentuk ketidakpatuhan secara de facto.
Menurut Tillerson dan pejabat AS lainnya, Iran tidak memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan keamanan regional serta internasional, sebuah harapan yang disematkan dalam pembukaan kesepakatan tersebut. Washington masih melihat dukungan Iran terhadap sejumlah kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas serta kelompok pemberontak di Suriah dan Yaman.
Teheran juga melakukan uji coba rudal balistik, sesuatu yang memicu kemarahan AS, meski uji coba semacam itu bukan merupakan bentuk pelanggaran atas kesepakatan tersebut.
Advertisement
