Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah mengkaji rencana transformasi subsidi pupuk menjadi subsidi langsung untuk petani melalui Kartu Tani. Tujuannya untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran kepada petani.
"Penggunaan Kartu Tani dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan pupuk. Dengan kartu ini, penyerapan dan distribusi pupuk dapat terpantau," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Baca Juga
Advertisement
Ada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerbit Kartu Tani, yaitu Bank BRI untuk Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bank Mandiri di Jawa Barat, dan Bank BNI untuk Jawa Timur.
"Progres Kartu Tani di Pulau Jawa per akhir September 2017 sudah mencapai 97 persen," Darmin mengatakan.
Implementasi Kartu Tani diharapkan dapat memperbaiki basis data petani agar menjadi lebih akurat, terintegrasi, serta mengetahui informasi luas lahan pertanian per wilayah dan menetapkan kebijakan berdasarkan perkiraan hasil panen.
Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan Kartu Tani, yaitu payung hukum, penyuluhan pertanian, perluasan kartu tani, koordinasi antar bank pelaksana, dan phase out subsidi pupuk.
"Pemerintah akan segera menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, terkait payung hukum Kartu Tani," ucap Darmin.
Sementara itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno melaporkan bentuk implementasi yang dilakukan bersama Kementerian Pertanian, yakni pendistribusian Kartu Tani sebagai media penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Ciamis.
“Ke depan kita akan mengintegrasikan kartu tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan asuransi pertanian,” ujar Rini.
