Liputan6.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, membekukan atau menutup sementara operasional transportasi online, seperti GoJek, Grab, dan Uber perwakilan daerah setempat. Penutupan sementara ini menyusul desakan sopir angkutan umum menuntut pembekuan seluruh layanan transportasi online Balikpapan.
"Kami akan melaksanakan kewajiban penindakan layanan transportasi online Balikpapan," ucap Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Kamis (12/10/2017).
Sudirman menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sudah menerbitkan surat pembekuan sementara layanan transportasi online pada September lalu. Pemprov Kaltim yang berwewenang menerbitkan perizinan layanan transportasi online di wilayahnya.
Baca Juga
Advertisement
"Kita akan melakukan putusan surat Gubernur Kalimantan Timur penutupan sementara hari ini, karena memang sesuai kewenangan bahwa taksi online ini seluruh perizinannya ada di provinsi," ujarnya.
Aparat Balikpapan sudah mendatangi kantor perwakilan transportasi online serta memintanya agar menghentikan aktivitasnya.
"Kami bersama Satpol PP, kepolisian, dan DPRD secara bersamaan untuk menyampaikan hal ini kepada masing-masing manajemen taksi online," kata Sudirman.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Demonstrasi Sopir Angkutan Umum
Sehari sebelumnya, para sopir angkutan umum atau transportasi konvensional menggelar aksi menuntut penutupan layanan transportasi online Balikpapan. Aksi massa ini menjadi demonstrasi ketiga kalinya dilakukan menuntut pembekuan layanan transportasi online di Balikpapan.
Mereka menggelar unjuk rasa di Kantor Wali Kota maupun DPRD Balikpapan, dengan membawa spanduk sekaligus menyampaikan orasi tuntutan. Selama setengah hari, layanan transportasi konvensional lumpuh untuk mengikuti aksi massa di kantor pemerintahan Balikpapan.
Para sopir angkutan umum atau transportasi konvensional mengaku pendapatan harian mereka terpangkas menyusul keberadaan layanan transportasi online di Balikpapan. Pendapatan sopir Balikpapan menjadi Rp 20 ribu per hari dari biasanya mencapai Rp 120 ribu per hari.
Sopir-sopir ini meminta aparat daerah mengawal proses penghentian layanan transportasi online di lapangan. Mereka meminta penindakan bagi transportasi online yang masih beroperasi di Balikpapan.
Para sopir Balikpapan enggan main hakim sendiri kala mendapati pengendara transportasi online di lapangan. Mereka menyadari konsekuensi hukum bila melakukan tindak pidana.
"Kita laporkan, kita catat nomor pelatnya, kalau perlu orangnya kita foto baru kirim ke kepolisian, biar kepolisian yang berwenang," ujar salah seorang peserta demonstrasi.
Advertisement
Larangan Beroperasi dari Dishub
Pada Februari lalu, Dinas Perhubungan Balikpapan sudah menutup layanan operasi transportasi online setempat. Dinas Perhubungan Balikpapan memasang pengumuman larangan operasi GoCar di Kantor GoJek setempat.
Saat itu, aparat meminta manajemen memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan Undang-Undang Transportasi Darat. Salah satu ketentuannya adalah spesifikasi kendaraan bermotor roda empat bagi masyarakat.
Pengoperasian layanan transportasi online disebut-sebut belum memenuhi ketentuan diatur dalam undang-undang. Hal ini dinilai memicu gejolak di antara perusahaan transportasi umum konvensional lainnya.
Pemerintah daerah meminta layanan online menghentikan mitra baru layanan tranportasi online. Masyarakat diminta tidak menggunakan jasa layanan transportasi online hingga melengkapi syarat perizinan.
Namun demikian, fakta di lapangan, layanan transportasi online tetap beroperasi di Balikpapan. Beberapa masyarakat Balikpapan memang lebih memilih layanan transportasi online dibandingkan dengan transportasi konvensional.
Sejumlah warga Balikpapan beralasan, transportasi online memiliki keunggulan dibandingkan transportasi konvensional di antaranya soal kepastian tarif hingga kualitas kendaraan. Selama ini, warga mengeluhkan soal transparansi tarif transportasi konvensional hingga kualitas kendaraan yang di bawah rata-rata.
