Liputan6.com, Palembang - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Sumatera Selatan (Sumsel) menyempatkan diri mengunjungi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Kunjungannya tersebut untuk meresmikan program peremajaan kebun kelapa sawit.
Sebanyak 4.446 hektare lahan sawit di Desa Panca Tunggal, Kabupaten Muba, mendapatkan bantuan peremajaan lahan. Sumsel menjadi provinsi pertama sebagai lokasi penanaman program peremajaan kelapa sawit.
Baca Juga
Advertisement
Program ini dilakukan karena kondisi lahan yang sudah tua dan tidak mampu memproduksi CPO secara maksimal. Peremajaan lahan berupa pemberian bibit berkualitas kelapa sawit dan palawija.
Menurut Presiden RI Jokowi, sebagian lahan perkebunan yang dikelola petani masih berstatus kawasan hutan produksi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memerintahkan Kementerian Kehutanan (Kementan) untuk segera melepas status lahan dan memberikan kepada para petani.
"Kita sudah memberikan sertifikat, yang masuk kawasan hutan harus segera dipulangkan (ke petani). Tapi khusus kelapa sawit yang milik rakyat," katanya, Jumat, 13 Oktober 2017.
Selama 25 tahun terakhir, ucap Jokowi, produksi CPO kelapa sawit se-Indonesia menurun drastis di angka 2 ton per hektare. Dengan adanya program ini, pemerintah menargetkan produksi CPO bisa meningkat di angka 8 ton per hektare.
Peremajaan lahan ini tidak hanya dilakukan di perkebunan kelapa sawit saja, Jokowi juga akan melanjutkan ke lahan karet, kopi, cokelat, tembakau dan lainnya. Program ini juga untuk mengejar ketertinggalan dari negara lainnya.
Selain di Sumsel, program ini juga akan berlanjut ke provinsi lain, seperti Sumatera Utara (Sumut), Jambi dan Riau. Untuk kawasan Kalimantan akan dimulai di tahun depan.
"Kita mulai di Sumsel dulu, konsennya di Pulau Sumatera. Setelah dilakukan peremajaan, awal 2019 nanti akan saya cek lagi,” ujarnya seusai meresmikan program peremajaan kebun kelapa sawit.
Saksikan video pilihan berikut ini!
Dongkrak Produksi CPO
Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution mengatakan, program peremajaan ini akan dibantu juga oleh Kementerian Pertanian, dengan tambahan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk bisa menambah pendapatan petani kelapa sawit.
"Sistemnya tumpang sari jadi biaya hidup tetap ada. Kita juga menunggu janji perusahaan akan membangun pabrik kelapa sawit, jika petani sudah melakukan peremajaan lahan seluas 6.000 hektar," ujarnya.
Adanya pabrik kelapa sawit bisa membantu petani untuk mempermudah penjualan hasil perkebunan. Namun, harus ada perjanjian resmi antara perusahaan dan koperasi di daerah setempat.
Mereka juga mengharapkan para perusahaan bisa memberikan edukasi tentang cara bercocok tanam kelapa sawit yang baik, sehingga target menghasilkan 8 ton CPO per hektare bisa terealisasikan.
Kawasan perkebunan kelapa sawit di Sumsel dinilai cukup potensial. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan bisa tembus sebesar 165 ribu hektare per tahun selama masa peremajaan ini. Batasan perkebunan rakyat yang ikut peremajaan maksimal 4 hektare per keluarga.
"Dari 4.446 hektare ini, seluas 1.660 hektare berada di kawasan hutan produksi. Ini yang jadi kendala pemberian sertifikat lahan petani, sehingga peremajaan sawitnya bisa tertunda," ujarnya.
Untuk mendapatkan fasilitas peremajaan lahan kelapa sawit, ada beberapa persyaratan. Seperti sertifikat perkebunan harus dibebaskan, dikelola bersama-sama oleh masyarakat dan harus dibentuk koperasi daerah.
Saat ini, masih ada lahan kelapa sawit yang belum bersertifikasi. Namun Menteri Kehutanan sudah menjanjikan akan membuat surat pelepasan kawasan hutan menjadi milik petani.
Menteri Pertanian RI Andi Amran mengatakan, kelapa sawit dapat berkontribusi sebesar Rp 249 triliun per tahun. Pihaknya juga akan memberikan bibit yang sudah bersertifikasi dengan hasil yang berkualitas.
"Kita akan kawal agar bibit tidak bisa ditukar oleh pihak lain," katanya.
Advertisement
