Menagih Janji Anies-Sandi

Janji Anies-Sandi DP Rumah 0 Rupiah berangkat dari kenyataan bahwa DKI Jakarta kekurangan 302.319 unit hunian. Hanya 51 persen penduduk DKI memiliki properti. Sisanya, yang sebagian besar dari kalangan masyarakat termiskin, tersingkir dari kompetisi kepemilikan rumah.

Dalam beberapa kesempatan, Anies-Sandi mengutarakan letak masalahnya pada tingginya uang muka (down payment). Besarannya mencapai 20-30 persen dari nilai properti.

Merujuk situs jakartamajubersama.com, Program DP Nol Rupiah merupakan kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Program ini manyasar warga yang belum memiliki rumah. Kriterianya mereka berpenghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp 7 juta per bulan.

Mekanisme program ini, Pemprov DKI yang akan menanggung uang muka bagi peserta program. Bentuknya bisa berupa penalangan atau subsidi.

Dengan catatan, program ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Fasilitas kepemilikan rumah ini menjadi janji Anies-Sandi yang paling ditunggu.

Ketua Tim Sinkronisasi, Sudirman Said, mengatakan telah mempersiapkan implementasi janji ini. Hanya saja, warga Jakarta harus bersabar menunggu program ini terealisasi.

Sudiman said memastikan janji DP Rumah 0 Rupiah belum terlaksana tahun ini. Program itu begitu kompleks, dan membutuhkan dukungan regulasi dari beberapa pihak.

"Kita perlu bicara dengan otoritas keuangan, bicara dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia) dan itu sudah kita mulai," ujar Sudirman.

Ia menyebut, inovasi program semacam ini pasti mendapat banyak tantangan. Selain regulasi, Anies-Sandi akan berhadapan dengan persoalan sumber dana dan lahan untuk mewujudkannya.

Meski demikian, Sudirman yakin program rumah DP 0 persen akan segera terealisasi.

"Kalau kita enggak ada kepentingan yang tersembunyi pasti akan ada jalan (rumah DP 0 rupiah)," katanya optimis.

Senada dengan Sudirman, Politikus Partai Gerindra, Syarief, menilai program DP 0 rupiah merupakan program paling sulit.

"DP 0 rupiah yang paling berat ini, tolong doakan program ini," kata Syarief dalam diskusi 'Pemimpin Baru Jakarta' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Oktober 2017.

Anies-Sandi tegas menyatakan menolak reklamasi Teluk Jakarta dalam kampanyenya. Pemerintah pusat sempat memutuskan moratorium proyek reklamasi beberapa bulan lalu.

Namun, sebelas hari menjelang pelantikan Anies-Sandi, situasi berubah. Kemenko Maritim memberi lampu hijau melanjutkan pembangunan proyek reklamasi ke Pemprov DKI melalui surat bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017. Surat tertanggal 5 Oktober 2017 itu merupakan jawaban surat Pemprov DKI.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan surat ke Kemenko Kemaritiman pada 23 Agustus dan 2 Oktober 2017. Isinya meminta peninjauan kembali moratorium reklamasi.

Kemenko Kemaritiman melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov DKI. "Disepakati bahwa Reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah tidak ada permasalahan lagi dari segi teknis maupun segi hukum," bunyi surat Kemenko Kemaritiman.

Surat yang sama juga menegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif kegiatan PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudra. Perusahaan-perusahaan itu merupakan pengembang pulau reklamasi C, D, dan G.

"Penghentian Sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," tutup surat tersebut.

Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan masih enggan berkomentar soal pencabutan itu.

"Nanti dah soal itu semua sesudah saya bertugas, sekarang saya masih warga negara biasa," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/10/2017).

Anies lantas dikejar pertanyaan soal komitmennya dengan janji kampanye, termasuk penolakan reklamasi. Ia menegaskan, tak ada yang berubah dengan program yang dijanjikannya selama kampanye.

"Lho kok ditanya (tolak reklamasi tidak). Anda lihat program kita, ada yang berubah di program?" ujar Anies

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, baru berkomentar soal reklamasi usai dilantik pada 16 Oktober mendatang.

"Pokoknya saya nanti jawab reklamasi sesudah 16 (Oktober), sekarang saya enggak dulu, uwis lho, kompor-kompor. Nanti aja nanti. Enggak, saya enggak komentar reklamasi, no comment," tandas Anies.

Di balik sikap diplomatis Anies, Tim Sinkronisasi membahas isu reklamasi dengan serius. Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said mengatakan, tengah menyiapkan rekomendasi untuk melakukan kajian komprehensif reklamasi Teluk Jakarta.

"Reklamasi kita direkomendasinya jelas, ada kajian secara lebih komprehensif terhadap yang sudah dikerjakan baik secara fisik maupun dokumentasi," ujar Sudirman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 13 Oktober 2017.

Sudirman menambahkan, kajiannya tersebut akan meliputi aspek hukum, lingkungan, ekonomi, hingga pemanfaatan publik. Kendati demikian, Sudirman belum bisa menyimpulkan langkah yang akan dilakukan Anies-Sandi.

Menurutnya, persoalan reklamasi harus dipertimbangkan dari berbagai aspek dengan matang.

"Tidak mungkin menyimpulkan sekarang sampai Pak Anies dan Pak Sandi duduk sebagai gubernur dan wagub karena kan mesti dilihat betul apa yang terjadi di dalam," kata Sudirman.

Yang jelas, keputusan Anies-Sandi soal reklamasi ditunggu. Pengacara Eggi Sudjana memberi peringatan.

Sebagai salah satu pendukung Anies-Sandi, Eggi berharap Anies-Sandi terus amanah, terutama terhadap janjinya soal reklamasi.

"Nah, saya ingat sekali omongan Anies di dalam kampanye dan dialog tv, tidak memperbolehkan reklamasi," tegas Eggi.

Menurut dia, bila kelak Anies-Sandi tidak bisa menolak moratorium tersebut, ia tak segan mengerahkan massa untuk melawan mereka.

"Jadi kalau itu (reklamasi) tidak selesai, saya kecam Anies, saya lawan dia, saya bikin gerakan untuk melawan dia, karena dia tidak konsisten," jelas Eggi.

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) merupakan modifikasi dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan janji jokowi-Ahok ketika maju di Pilgub DKI 2012. Anies-Sandi memperbesar dan memperluas manfaat KJP dalam bentuk KJP Plus.

Menurut Anies, saat ini KJP hanya menyasar anak-anak yang bersekolah. Sementara, anak yang tidak sekolah, belum bisa menerima manfaat KJP.

Alhasil, manfaat KJP belum bisa dirasakan oleh anak-anak yang mengikuti Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan.

Selain itu, KJP juga belum mengakomodir pemanfaatan secara tunai. Padahal, menurut Anies, banyak belanja pendidikan yang belum bisa melalui transaksi non-tunai.

Pendataan dan distribusi manfaat KJP Plus mengintegrasikan KJP dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini berbeda dengan KJP di masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya.

Gubernur DKI 2012-2017, menolak penggunaan KIP di DKI Jakarta. Anak-anak Jakarta yang tidak sekolah, putus sekolah atau tidak pernah sekolah, terlewat dari skema bantuan pembiyaan pendidikan. Lubang yang belum terlayani KJP itulah yang akan ditutup KJP Plus.

Sandi menyebut KJP Plus merupakan salah satu program yang dinantikan warga Jakarta. Program ini masuk rencana 100 hari pertama setelah Anies-Sandi dilantik.

Ia yakin program ini bisa langsung berjalan begitu dilantik.

"Yang bisa langsung bisa dikejar adalah aspek pendidikan. KJP Plus," kata Sandi.

Pengangguran terbuka di DKI mencapai 5,77 persen, di atas rata-rata nasional yang hanya 5,5 persen. Sandiaga mengatakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini tidak menciptakan lapangan pekerjaan.

Solusinya adalah menciptakan lapangan kerja baru. Anies-Sandi berkeinginan menciptakan 200 ribu pengusaha baru.

Dengan begitu akan muncul pula ruang-ruang lapangan kerja, khususnya di bidang jasa, perdagangan, serta sektor yang berkaitan dengan barang konsumsi.

"Kita harus ciptakan sistem pendidikan untuk warga Jakarta yang bisa memastikan mereka itu siap masuk ke job market, ke bursa dengan sektor-sektor yang tadi sudah kita sebutkan," tutur Sandiaga.

Dari sanalah ide program One Kecamatan One Center Enterpreneur Center (OKE OCE) muncul. Metode OK OCE menggunakan sistem kebersamaan dan partisipatif.

Sandiaga akan mengajak para pelaku usaha terlibat proses mentoring membina suatu usaha kecil. Tujuannya, kata dia, membantu rasio meningkatkan kesuksesan.

"Berdasarkan pengalaman kami, begitu melakukan mentoring dalam suatu pembinaan usaha dapat meningkatkan rasio sukses dari pengusaha yang kita bentuk itu sampai 4 kali lipat," ucap Sandiaga di Jakarta Selatan, Senin 16 Januari 2017.

Menurut dia, program pemberdayaan ini tidak memerlukan biaya besar dari APBD. Cukup dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

Sandiaga mengatakan Pemprov nantinya hanya memfasilitasi program itu, sehingga tidak membebani APBD. Program ini sendiri sebenarnya sudah berjalan di lima dari 44 kecamatan di DKI Jakarta.

Hingga 12 April 2017 terdapat hampir 12 ribu peserta program OK OCE. Sandiaga juga mengatakan program ini nantinya memiliki kerja sama jangka panjang dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Irwandi mengatakan, program OK OCE terakomodir dalam APBD-P 2017. Program masuk dalam alokasi anggaran Pelatihan Kewirausahaan.

APBD-P menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk melatih 4.000 wirausaha.

"Anggaran 1,5 M itu anggaran (Dinas), anggaran (tidak) diserahkan ke OK OCE," ucapnya.

Menurut Irwandi, OKE OCE sudah berjalan sejak lama. Penggerak OK OCE adalah Indra Uno yang tak lain adalah kakak dari Sandiaga Uno.

Ia mengatakan Sandiaga meminjam konsep OK OCE dari kakaknya. Ketika program OK OCE sudah terintegrasi dengan Pemprov DKI, posisi Indra Uno nanti lebih sebagai tenaga ahli Sandiga.

Ia juga menjadi pengajar dalam pelatihan kewirausahaan. Indra, kata Irwandi, adalah doktor bidang ekonomi.

Pernyataan Irwandi sempat memicu polemik. Ada kalangan yang salah menangkap maksudnya dan beranggapan Indra Uno akan mendapat Rp 1,5 miliar untuk menjalankan program OK OCE.

Tim Komunikasi Anies-Sandi, Naufal Firman, membantah kabar Indra Uno mendapat alokasi dana Rp 1,5 miliar dari APBD-Perubahan DKI 2017 untuk program OK OCE. Ia meminta informasi perihal pos anggaran yang menyebut Kakak Wakil Gubernur Terpilih Sandiaga Uno itu dikonfirmasi lagi ke dinas terkait.

"Monggo silakan ditanya kepada kepala dinas (UMKM) agar lebih clear, jadi coba dilihat nomenklaturnya (di APBD-P) ada atau tidak Indra Uno di situ," tegas Naufal di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu 11 Oktober 2017.

Menurut dia, penggunaan APBD pemberdayaan masyarakat menjadi kebijakan dinas terkait. Naufal menjelaskan OK OCE adalah program swadaya internal.

Program ini mulai digerakkan sejak lama. Kini, OK OCE telah berkembang sebagai lembaga independen yang tidak bergantung pada siapa pun.

OK OCE bersifat mandiri dalam pembiayaan. Meski, Naufal mengakui Indra Uno juga terlibat di dalamnya.

"Kita dapat info bahwa ada kesalahan kutip jadi tolong dikonfirmasi ulang, tidak benar Bang Indra Uno terima Rp 1,5 M dari APBD-P untuk OK OCE," jelas Naufal. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: