Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah memasuki tiga tahun pemerintahan jelang akhir Oktober 2017. Banyak pencapaian yang sudah dicatatkan, khususnya dalam hal keamanan pangan. Keamanan pangan ini menjadi pendukung utama dalam mewujudkan swasembada pangan.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, sejak dirinya dilantik, Presiden Jokowi berpesan untuk mengubah pengawasan obat dan makanan, memperkuat sistem, dan memberikan regulasi yang kuat. Apa pun itu namanya, bisa melalui instruksi presiden (inpres) atau peraturan presiden (perpres).
Penny menyampaikan hal ini dalam Rembuk Nasional 2017 tentang Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan dalam memperingati Hari Pangan Sedunia di Banda Aceh.
Baca Juga
Advertisement
"Akhirnya dalam perjalanan waktu dalam satu tahun ini kami sudah diperkuat dengan adanya inpres terkait peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Jadi keamanan pangan kini lebih baik," kata Penny dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2017).
Penny menuturkan, BPOM merasa beruntung sebab pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini baru kali ini BPOM diberikan mandat kepercayaan yang jauh lebih besar.
Bahkan Penny menjelaskan Presiden melalui Perpres baru memberikan kewenangan kepada BPOM untuk membuka balai POM di pelosok-pelosok daerah, sehingga semakin dekat dengan rakyat.
"Ke depan, Presiden mengatakan juga masalah keamanan pangan adalah masalah pemerintah hadir, negara hadir. Jadi ini dengan adanya Perpres ini BPOM semakin diperkuat," ujar Penny.
Keamanan, mutu, dan gizi pangan termasuk bagian dari agenda pembangunan RPJMN 2015-2019. Salah satu arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah peningkatan pengawasan pangan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Penny menambahkan, implementasi standar keamanan pangan, termasuk kehalalan, menjadi upaya strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing.
"Peningkatan kedaulatan pangan dengan diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan halal memperbesar peluang mewujudkan kemandirian ekonomi. Potensi pangan lokal maupun pangan fungsional diharapkan semakin berkembang," papar dia.
Sementara itu, Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali menambahkan dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, baru pertama kali ini pemerintah mulai hadir memperhatikan masalah keamanan pangan.
"Nah, dalam konteks itu kemudian sangat tepat sekali pemerintahan sekarang tidak hanya memperhatikan kedaulatan pangan, tapi juga keamanan pangan. Selama ini kita hanya bicara kedaulatan pangan," kata Firdaus Ali.
Firdaus menjelaskan, masalah keamanan pangan ini penting dan krusial karena berdampak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Firdaus mencontohkan dampak yang secara langsung bisa dilihat adalah misalnya orang keracunan, salah makan obat mengakibatkan ada yang sakit atau mati. (Yas)
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
