Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menambah dua trayek Tol Laut pada 2018. Tol Laut ialah sistem pengangkutan barang di laut untuk menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar di Indonesia.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wahju Satrio Utomo mengatakan, dengan penambahan tersebut, tahun depan ada 15 trayek Tol Laut. Saat ini, terdapat 13 trayek Tol Laut.
"Pada 2018 kita merencanakan akan meningkatkan jumlah trayek, 15 trayek akan semakin memperluas jangkauan Tol Laut sendiri," kata dia, di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Baca Juga
Advertisement
Dia menuturkan, Tol Laut ditujukan untuk menekan disparitas harga di wilayah-wilayah pinggiran. Tak secara rinci, Wahju mengatakan, tambahan trayek tersebut menjangkau Indonesia bagian timur.
"Ini belum bisa ditentukan sekarang, tapi sudah direncanakan, karena ini melalui subsidi nantinya. Tapi sudah disiapkan anggaran untuk penambahan dua itu," kata dia.
Dia mengatakan, alokasi anggaran untuk Tol Laut tahun depan sekitar Rp 447 miliar. Alokasi tersebut naik dibanding tahun ini sebesar Rp 335 miliar.
Dia menambahkan, dalam Program Tol Laut, pemerintah juga melibatkan pihak swasta.
"Program ini tidak hanya melibatkan Pelni sebagai BUMN, tapi juga swasta. Kita harap swasta lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan Tol Laut ini. Karena bagaimanapun tugas bersama, tugas bangsa ini bagaimana bisa memeratakan pembangunan," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Program Tol Laut di Papua Berjalan 80 Persen
Staf Khusus Presiden, Lennis Kagoya, menyampaikan bahwa Program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal pemerintahan berjalan cukup sukses di Papua. Lennis telah berkeliling selama dua minggu di Papua, mulai dari Wamena, Jayapura, Nabire, Sorong, Manokwari, dan Raja Ampat untuk melihat realisasi dari Program Tol Laut.
Lennis menjelaskan, agar Program Tol Laut bisa berjalan maksimal, ia berharap adanya bantuan pendampingan dari pemerintah untuk membuat badan usaha milik daerah (BUMD) agar barang yang datang ke Papua tidak ditangani langsung oleh swasta.
“Jadi, arahkan pemerintah Papua punya kewajiban buka namanya BUMD. Jadi, barang subsidi pemerintah itu sama harga yang di Papua, jadi harganya sama. Jadi itulah yang namanya keadilan sila kelima,” ucap Lennis dikutip dari laman Setkab, Sabtu 14 Oktober 2017.
Mengenai pembangunan pelabuhan, Lennis menyampaikan bahwa perlunya keterlibatan dari masyarakat Papua untuk ikut serta dalam pembangunan. Sebagai staf khusus, Lennis mengaku terus memperjuangkan bagaimana caranya Papua harus damai dan Papua harus sejahtera.
“Kami mendatangkan kapal ro-ro yang kapal besar, kapal yang cepat. Kapal cepat ini akan masuk ke Papua, sampai di jadwalnya di Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Nabire dia akan masuk semua,” kata dia. Hal tersebut menjadi solusi agar harga sama dengan daerah lain.
Soal progres Tol Laut, menurut Lennis, kalau di Papua ini sudah mulai jalan, tinggal sedikit saja. “Ya hampir 80 persen, sudah bagus. Sedikit lagi yang tadi kalau kita masukkan kapal ini, kapal cepat yang ini harganya turun, berarti kan sudah 90 persen bisa jalan ke depan," tambah dia.
Mengenai perbaikan di daerah Papua lain, Lennis sampaikan bahwa yang perlu diutamakan adalah Pelabuhan Nabire. Ia menambahkan bahwa infrastruktur jalan di Nabire sudah bagus.
“Trans Papua sudah masuk dari Kabupaten Deiyai, Paniai, Intan Jaya sudah masuk. Itu susah tapi sudah mulai masuk. Terus jalan dari Nduga, Wamena ke mana lagi itu sudah mulai masuk. Jadi jalan di Papua untuk trans papua sudah bagus tinggal di Merauke dengan Boven Digul,” pungkas Lennis.
Advertisement
