Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Divisi Korupsi Politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut, ada dua sektor di DKI Jakarta yang paling rawan terjadi korupsi.
"Di Jakarta itu paling rawan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Perizinan bangun mall, apartemen, dan lain-lain. Karena di DKI nggak ada alih fungsi hutan menjadi tambang, (kalau) korupsinya kayak gitu terjadi di Kalimantan," ujar Donal Fariz dalam sebuah diskusi di Kantor DPW PSI DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Advertisement
"Persoalannya, sudah bermain anggaran barang, pengadaan barang dan jasa, nggak cukup juga ya main di birokrasi. Misalnya, mau jadi camat silahkan berani setor berapa, dan lain-lain," lanjutnya.
Menurut dia, pemerintahan baru DKI Jakarta saat ini penting untuk mengawal sektor pengadaan barang dan jasa, karena anggaran terbesar Pemprov DKI banyak dihabiskan dalam sektor tersebut.
"Gubernur baru harus secara ketat mengawal anggaran dan pengadaan barang dan jasa di DKI karena celah terbesar (korupsi) pengadaan barang dan jasa terjadi sudah lama," lanjut Donal.
Dia menambahkan, potensi terjadinya korupsi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta pun berbeda-beda.
"Pengadaan barang dan jasa melekat di SKPD. Setiap SKPD punya pengadaan barang dan jasa masing-masing, nah tentu berbeda potensi (korupsi) ada di SKPD itu," ucapnya.
Namun, Donal menyebut Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta berpotensi paling besar terjadi korupsi pengadaan barang dan jasa.
E-Budgeting
Tapi menurut dia, potensi terjadinya korupsi di DKI Jakarta bisa dicegah dengan berbagai cara. Salah satunya dengan sistem e-budgeting, yang selama ini juga sudah diterapkan.
"(Sistem e-budgeting) sudah bagus. Menurut saya penting bagi mereka (gubernur dan wakil gubernur yang baru) mempertahankan itu karena disitu mereka akan memastikan anggaran tidak dimanipulasi. Sistem sekarang sudah dibangun tinggal mereka memastikan mekanismenya dilanjutkan," ujarnya.
Sebelumnya sistem electronic budgeting atau e-budgeting di DKI Jakarta sudah diterapkan di pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. E-Budgeting merupakan sistem untuk mengetahui program dan anggaran yang digunakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seluruh proses input data menggunakan kata sandi khusus.
Bappeda membuat rencana kegiatan dan diinput ke dalam sistem tersebut. Lalu, SKPD memasukkan komponen barang penunjang kegiatan atau program yang sudah disusun Bappeda dengan menyertakan kode nomor rekening.
Badan Pengawasan Keuangan dan Daerah (BPKD) lalu menginput harga satuan dari komponen-komponen barang yang telah disusun SKPD. Harga satuan diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
