Liputan6.com, Madrid - Spanyol akan menjatuhkan sanksi kepada Catalonia pada Sabtu 21 Oktober mendatang. Penjatuhan sanksi itu ditujukan sebagai bentuk respons terhadap pemerintah Catalonia yang tak kunjung membatalkan upaya kemerdekaannya, hingga lewat tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Spanyol.
Seperti dikutip dari BBC (19/10/2017), sanksi itu merupakan bagian dari implementasi Pasal 155 Mahkamah Konstitusi Spanyol.
"Pemerintah Spanyol akan melanjutkan prosedur seperti yang diatur dalam Pasal 155 Konstitusi untuk merestorasi legalitas di pemerintahan otonomi Catalonia," jelas pernyataan resmi dari Madrid.
Baca Juga
Advertisement
"Kami mengecam sikap yang dipelihara oleh pemerintah Catalonia yang secara sengaja dan sistematis mengkonfrontasi kelembagaan yang ada. Pemerintah Spanyol akan melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mengembalikan tatanan konstitusional," tambah pernyataan tersebut.
Pasal 155 Konstitusi memungkinkan Madrid untuk mengintervensi dan menerapkan 'langkah-langkah yang dianggap perlu' guna memastikan situasi 'terkendali' di Catalonia.
Melalui pasal itu, Spanyol juga diprediksi akan mengambil langkah tegas dengan memandang Catalonia beserta para figur politiknya -- seperti Carles Puigdemont-- sebagai kelompok separatis. Yang nantinya mungkin akan menyebabkan berbagai macam peristiwa persekusi politik, embargo ekonomi, dan gejolak konflik lain.
Pasal 155, Posisi Madrid, dan Sikap Catalonia
Sudah lewat tenggat waktu yang ditentukan, namun Pemerintah Spanyol tidak mendapat kepastian dari Catalonia. Hingga pukul 10.00 (waktu setempat) 19 Oktober, wilayah dengan Ibu Kota Barcelona itu tetap mempertahankan upaya memerdekakan diri dari Negeri Matador.
Beberapa hari sebelumnya, Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont menunda deklarasi kemerdekaan wilayah tersebut dan meminta untuk bernegosiasi dengan Madrid.
Akan tetapi, pemerintah Spanyol tak berminat untuk melakukan negosiasi. Madrid kemudian memberikan tenggat waktu hingga 19 Oktober pukul 10.00 waktu setempat, mendesak Catalonia untuk segera memberikan jawaban, 'apakah tetap ingin memisahkan diri atau tidak?'.
"Tak sulit rasanya memberikan jawaban definitif atas pertanyaan itu, 'Apakah Catalonia tetap ingin merdeka?'. Jika mereka tetap ingin, maka pemerintah (Spanyol) memiliki kewajiban untuk 'melakukan tindakan'. Jika tidak jadi, maka kita bisa bernegosiasi," jelas Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu lalu, seperti dikutip dari BBC, Kamis 19 Oktober 2017.
'Tindakan' seperti yang dimaksud PM Rajoy adalah implementasi Pasal 155 Konstitusi Spanyol, yang berisi;
"Jika sebuah pemerintahan otonom tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Konstitusi dan hukum lainnya, atau melakukan sikap merugikan bagi kepentingan pemerintah dan publik Spanyol, pemerintah pusat boleh mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk memaksa masyarakat guna memenuhi kewajiban tersebut atau untuk melindungi kepentingan umum yang disebutkan di atas."
Akan tetapi, implementasi Pasal 155 tak semudah membalikkan telapak tangan, karena membutuhkan suara bulat dari Parlemen Spanyol sebelum mekanisme tersebut dapat benar-benar diaplikasikan.
"Jika hanya satu partai di parlemen yang mendukung, maka sulit untuk menerapkan pasal 155. Parlemen membutuhkan suara konsensus," jelas Rafael Hernando, anggota parlemen perwakilan partai Partido Popular (PP), seperti dikutip dari Independent.
Saat ini Parlemen Spanyol didominasi oleh PP, partai penyokong PM Rajoy. Namun, jika mereka berhasil memengaruhi sebagian besar kursi, pengimplementasian Pasal 155 memerlukan waktu yang tak menentu.
Selain itu, potensi munculnya kecamuk, konflik, dan krisis yang berlanjut di Catalonia atas implementasi Pasal 155 menjadi sejumlah faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Jelas BBC.
Di sisi lain, Pemimpin Catalonia Puigdemont masih belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait keputusan terbaru Madrid.
Menurut BBC, tekanan dari sejumlah besar faksi separatis Catalonia menjadi penyebab Puigdemont belum memberikan keterangan kepada Madrid. Faksi-faksi itu mendesaknya untuk tetap mendeklarasikan kemerdekaan.
Advertisement
