Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berlari pagi dari kediamannya menuju Balai Kota. Ada peristiwa menarik saat Sandi melintasi kantor Menko Kemaritiman di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Sandi sempat memberikan simbol hormat kepada tempat kerja Luhut Binsar Panjaitan. Luhut merupakan seniornya saat masih di bangku sekolah.
Advertisement
"Tadi simbol untuk memberikan salut dan hormat ke senior saya ke Pak Menko," kata Sandi di pelataran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).
Kata dia, hal itu sekaligus menandakan pihaknya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap untuk berkoordinasi akan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus selaras dengan pemerintah pusat.
"Kita enggak mau diaduk-aduk. Pemprov harus selaras dengan pemerintah pusat," ujar dia.
Secara mandat, kata dia, pemerintahannya bersama Anies Baswedan akan menghentikan reklamasi. Namun, pemerintah sudah mencabut moratorium pembangunan proyek reklamasi.
"Mari kita duduk sama-sama, dan kita hargai kewenangan masing-masing," ujar dia.
Setuju reklamasi, asal...
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, Anies-Sandiaga Uno tidak pakai kacamata kuda menolak reklamasi Teluk Jakarta. Penolakan pada masa kampanye, menurut dia, disebabkan proyek itu melanggar aturan.
"Gini, waktu itu reklamasinya melanggar aturan. Kalau sekarang sudah diberesin, (bisa) didiskusikan lagi," kata politikus Gerindra itu di Kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Menurut Taufik, reklamasi bisa diakomodasi dengan perubahan tata ruang di pulau-pulau yang ada. Sebab, pengaturan tata ruang dapat diubah berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif.
Taufik menjelaskan, dengan perubahan itu, pulau-pulau reklamasi dapat lebih memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat.
"Misalnya dengan pengubahan fungsi, tadinya fungsi huni, jadi fungsi apa. Tadinya nelayan enggak terakomodir, misalkan akomodir nelayan," papar dia.
Namun, Taufik mengembalikan kewenangan tersebut kepada Anies-Sandi.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Panjaitan telah mencabut moratorium reklamasi beberapa waktu lalu. Anies-Sandi dihadapi pada situasi sulit.
"Enggak segampang itu menyetujui, enggak segampang itu menolak, karena izinnya sudah diterbitkan. Ini problem sebenarnya, gampang itu kalau izinnya belum diterbitkan," jelas Taufik.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
