Liputan6.com, Jakarta - Hampir sepekan umur masa kepemimpinan Anies Baswedan- Sandiaga Uno di Jakarta. Keduanya langsung tancap gas memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di ibu kota.
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tampak menjadi priorotas Anies-Sandi, dalam lima hari masa kerjanya.
Advertisement
Salah satu yang serius di bahas yaitu mengenai pembangunan MRT, pihak Istana bahkan telah berencana mengundang Anies- Sandi untuk membahas kelanjutan pembangunan MRT.
"Secara resmi untuk bertemu (Anies-Sandi) sampai saat ini belum ada, tetapi kalau memang ada permintaan tersebut, pada saat rapat terbatas terakhir membahas tentang LRT, MRT, dan juga hal yang berkaitan lainnya," kata Sekertariat Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu 18 Oktober 2017.
"Memang pada waktu itu, presiden memberikan arahan akan dibahas dengan pemerintahan yang baru. Artinya, dengan Gubernur Anies dan juga Wagub Sandi," lanjut dia.
Rapat terbatas untuk membahas MRT dan LRT terakhir kali, kata Pramono, dilakukan pada Juli 2017 lalu.
"Untuk itu, tentunya dalam waktu waktu dekat ini kalau nanti ada permintaan dari Pak Anies dan Pak Sandi, segera akan kita adakan, sesuai dengan arahan Presiden," ujar dia.
Hal lain yang akan dibahas Jokowi, sambung Pramono, terkait pembangunan jalan dari Bundaran HI ke arah utara. Hal tersebut perlu dirapatkan dengan Pemprov DKI yang baru.
"Kita kan pada waktu ratas terakhir ada panding matters ada yang belum bisa diputuskan. Karena ini menyangkut tanggung jawab pemerintahan baru, seperti kita ketahui bersama MRT itu 51% Pemerintah DKI, 49% adalah pemerintah pusat," papar dia.
"Apakah komposisi ini tetap berlaku, untuk perluasan MRT dari HI ke arah utara, yang seperti inikan harus dibicarakan kembali," sambung Pramono.
Tarik Menarik Reklamasi Teluk Jakarta
Selain soal pembbangunan MRT, Istana juga akan akan membahas mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Pemerintah, kata Pramono, pemerintah ingin memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Pasalnya, semua masalah telah diselesaikan dan pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi.
Menurut Pramono, tidak menutup kemungkinan dalam pertemuan akan membahas kelanjutan reklamasi pantai utara Jakarta. Sebab, persoalan tersebut masuk tanggung jawab Pemprov DKI.
"Ya semua hal yang berkaitan melibatkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah," ujar Pramono.
Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan, terkait reklamasi di Teluk Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan tetap melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat, yakni menolaknya.
Dia bersama Gubernur Anies Baswedan tidak ingin berseberangan dengan keinginan masyarakat.
"Kita cari tentunya sebuah prosesi yang terbuka dan berkeadilan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Oktober 2017.
Dia mengatakan, kebijakan yang akan diputuskan bersama Anies akan dipikirkan matang sehingga hasilnya tidak terburu-buru dan sesuai harapan.
"Jadi jangan terlalu dikompor-komporin. Jangan terlalu ariston (merek kompor) teman-teman dari media. Kita hadirkan untuk memastikan warga Jakarta yang adil dan makmur," papar Sandi.
Dia menegaskan, proyek reklamasi Jakarta akan dikomunikasikan lebih lanjut bersama Anies Baswedan dan Presiden Jokowi. Pertemuan direncanakan akan berlangsung beberapa kali.
"Nanti akan ada pertemuan dua sampai tiga hari ke depan. Sesuaikan jadwal dengan Pak Jokowi," ujar dia.
Dia juga meminta masyarakat bersabar menanti kejelasan proyek tersebut. Pihaknya akan menentukan waktu tepat untuk menghentikan proyek reklamasi.
"Kita baru dilantik, kita tahu tugas kita hentikan reklamasi. Makanya ini dicari prosesi yang tepat," Sandiaga menandaskan.
Kebut KJP Plus
Soal realisasikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Sandiaga Uno mengaku akan merealisasikan program tersebut. Sandi memastikan program KJP Plus masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Pembahasannya saat ini sudah dimulai.
Dengan begitu, warga Jakarta bisa memanfaatkannya tahun depan. Anggaran untuk KJP Plus sendiri tidak masuk dalam APBD-Perubahan 2017.
"Karena di (APBD) 2017 sudah diketok perubahannya," kata Sandi di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Ia kini tengah mengkoordinasikannya dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI. "KJP Plus sekarang ini sudah ditunggu masyarakat. Itu bisa dihadirkan segera," ucap Sandi.
KJP Plus merupakan program Anies-Sandi saat berkampanye dalam Pilkada DKI 2017. Program ini masuk rencana 100 hari pertama setelah mereka dilantik.
Rencananya, KJP Plus menjangkau anak sekolah usia 6-12 tahun. KJP Plus juga bisa digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B, dan C, madrasah, pondok pesantren, dan kursus-kursus keterampilan, serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.
Pendataan dan distribusi manfaat KJP Plus mengintegrasikan KJP dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program KJP Plus juga meningkatkan besaran manfaat penerima KJP bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Advertisement
Andalkan Transjakarta
Sandiaga Uno menginstruksikan kepada Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk menciptakan inovasi terbaru. Kendati demikian, Sandiaga menegaskan layanan Transjakarta saat ini sudah cukup baik.
"Karena kemarin kita naik Transjakarta, sebetulnya layanannya sudah cukup baik," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Oktober 2017.
Menurut dia, pihak Transjakarta dapat mencari rute untuk rekayasa lalu lintas saat terjadi kemacetan panjang. Apalagi saat ini terdapat enam pembangunan besar di wilayah Ibu Kota.
Hal itu, kata dia, untuk mempermudah para pengguna Transjakarta saat menghadapi kemacetan di beberapa titik itu.
Sehingga dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam jangka pendek ataupun menengah untuk menggunakan kendaraan umum di Jakarta.
"Cari rekayasanya, sementara kasih kemudahan kepada warga. Sehingga tidak terlalu beda jauh dengan menggunakan kendaraan pribadi dan jauh lebih terjangkau harganya," papar Sandiaga.
Dengan cara itu, menurut dia dapat memberikan dua dampak sekaligus, yakin infrastruktur yang memadai dan kesadaran masyarakat akan kendaraan umum.
"Dengan begitu ada dua pilar, satu infrastruktur dibangun dan kesadaran masyarakat menggunakan transportasi publik," jelas Sandi.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
