Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah mengkaji model pembiayaan infrastruktur dengan skema blended financing, yakni memasukkan dana donasi orang kaya atau filantropi. Hal itu dilakukan guna mengatasi keterbatasan anggaran negara atau APBN.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, pembiayaan infrastruktur di Indonesia melalui beragam sumber, baik dari pemerintah, BUMN, maupun dari swasta.
Baca Juga
Advertisement
"Pendanaan infrastruktur di Indonesia ada dari pemerintah APBN, ada yang dari BUMN, ada juga yang dari swasta. Ada yang sifatnya loan, atau dalam hal ini pinjaman ada yang sifatnya penyertaan ekuitas," kata dia di kawasan Lippo Mall Kemang, Jakarta, Sabtu (21/10/2017).
Sri Mulyani mengatakan, terkait dengan pembiayaan dari filantropi, pemerintah siap menampung. Pembiayaan filantropi sendiri memiliki ketertarikan pada bidang-bidang tertentu.
"Jadi sumber-sumber pendanaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri termasuk filantropis mereka memiliki ketertarikan masing-masing. Ada filantropis yang ingin masuk pada masalah kesehatan, ada yang mungkin infrastruktur tapi dikaitkan climate change. Itu bisa saja kita tampung," jelas dia.
Dia menambahkan, selama ini pemerintah menampung pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Artinya, pembiayaan itu tidak diterima secara langsung pada proyek infrastruktur.
Perihal pembiayaan filantropi ini bisa langsung ke sasaran proyek, Sri Mulyani mengatakan akan didiskusikan kembali. "Tapi kalau nanti strukturnya nanti kita discuss lagilah ya," tukas dia.
Tonton Video Pilihan Ini:
Potensi Pembiayaan Dana Amal Besar
Pemerintah tengah berupaya mengembangkan skema pembiayaan untuk proyek infrastruktur. Salah satu yang tengah dikaji ialah pembiayaan dengan memanfaatkan dana amal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, potensi pembiayaan tersebut besar. Berkaca pada pengalaman masa lalu, ada dana donasi besar tapi tidak dimanfaatkan.
"Dulu kalau ingat 2009 ada US$ 1 miliar dari Norwegia bantu kita, ternyata enggak ada penampungannya. Sekarang kita cari-cari, karena bidang saya gimana supaya sedikit mungkin pakai APBN," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Luhut mengatakan, telah menggelar diskusi terkait skema pembiayaan ini. Dari hasil diskusi tersebut, ada beberapa hal yang mesti dipenuhi untuk memanfaatkan dana tersebut. Pertama, proyek yang didanai mesti dijamin pemerintah. Kedua, proyek tersebut telah dipelajari oleh institusi yang berpengalaman.
"Ketiga return-nya mesti bagus," ujar Luhut.
Luhut mengatakan, dana yang berputar di dunia mencapai US$ 12 triliun. Sebab itu, pemerintah ingin mengincar dana itu untuk masuk ke proyek infrastruktur.
"Bukan hanya filantropis karena ada US$ 12 triliun duit di dunia yang berputar-putar cari tempat hinggap. Kita mau coba nampung dapat berapa," tandas dia.
Advertisement
