Liputan6.com, Catalonia -- Deklarasi kemerdekaan bagi rakyat Catalonia pasca-referendum rupanya masih jauh dari realisasi.
Penundaan pengumuman untuk merdeka oleh pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, membuat Madrid memberikan deadline apakah mau merdeka atau tidak.
Advertisement
Pada 19 Oktober 2017 adalah tenggat waktu pemerintah Spanyol kepada Catalonia apakah wilayah itu tetap ingin memisahkan diri dari Negeri Matador atau tidak.
Tak sulit rasanya memberikan jawaban definitif atas pertanyaan itu, 'Apakah Catalonia tetap ingin merdeka?'. Jika mereka tetap ingin, pemerintah (Spanyol) memiliki kewajiban untuk 'melakukan tindakan'. Jika tidak jadi, kita bisa bernegosiasi," jelas Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu lalu, seperti dikutip dari BBC, Kamis 19 Oktober 2017.
'Tindakan' seperti yang dimaksud PM Rajoy adalah implementasi Pasal 155 Konstitusi Spanyol, yaitu pencabutan status otonomi untuk Catalonia.
Dikutip dari BBC pada Minggu (22/10/2017), Puigdemont mengatakan, warga Catalonia akan menolak rencana Spanyol untuk menerapkan konstititusi itu dan menolak rencana Madrid untuk memberlakukan pemerintahan langsung di wilayahnya.
Puigdemont mengatakan, rencana itu adalah serangan terburuk bagi institusi Catalonia semenjak pemerintah diktaktor Jenderal Franco 1939-1975 ketika otonomi mereka dibubarkan.
Selain memberlakukan dua hal itu, Mariano Rajoy juga berencana mengusir para pemimpin Catalonia dan anteknya dari parlemen.
Atas rencana itu, Puigdemont mengatakan, pemerintah Spanyol melawan hak demokratik rakyat Catalonia setelah sebelumnya menolak berdialog.
Puigdemont mengatakan akan meminta sebuah sidang di parlemen Catalonia untuk memperdebatkan tanggapan terhadap rencana Rajoy.
Wakil Presiden Catalan, Oriol Junqueras, mengatakan Rajoy dan sekutu-sekutunya "tidak hanya menunda otonomi, mereka telah menunda demokrasi".
Wali kota Barcelona Ada Colau mengatakan ini adalah "serangan serius terhadap hak dan kebebasan semua orang, baik di sini maupun di tempat lain".
Iñigo Urkullu, presiden pemerintah di wilayah Basque semi-otonom Spanyol, mengatakan bahwa dengan menggunakan pasal 155 "ekstrem dan tidak proporsional".
Namun, Inés Arrimadas, ketua Partai Ciudadanos di Catalonia yang menentang kemerdekaan, mengatakan bahwa pemilihan baru akan "memulihkan niat baik dan demokrasi" di wilayah tersebut.
